Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sayang, Umat Makin Jarang Ke Vihara

Kompas.com - 28/05/2010, 11:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Umat Buddha di Indonesia diminta untuk meningkatkan kualitas keimanan. Pasalnya, umat Buddha dinilai mulai meninggalkan ajaran Buddha. Salah satu contoh nyata penilaian itu adalah semakin jarangnya umat Buddha yang beribadah di Vihara di seluruh wilayah Indonesia.

"Orang-orang yang datang ke vihara hanya segelintir," ucap Jagaro Panyo atau biasa disapa Bante Bodi saat memberikan khotbah memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2554 di Vihara Arya Dwipa Arama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat (28/5/2010).

Bante menyayangkan alasan umat yang datang ke vihara mayoritas karena sedang kesusahan. "Tidak ada orang ingat vihara kalau bahagia. Orang yang datang sudah bisa ditebak, orang itu sedang susah. Itu sudah biasa," ucap dia kepada dua ribuan umat yang hadir.

Menurut dia, salah satu faktor penyebab hal itu adalah semakin canggihnya teknologi, dan zaman yang serba instan. "Bagaimana saya cepat kaya, cepat memperoleh segala-galanya. Sidharta menjadi Buddha itu tidak jatuh dari langit. Semua yang diperoleh harus dengan pengorbanan luar biasa," kata Bante.

Dia lalu berpesan, "Umat jangan hanya saat Waisak, Asadha, Kathina, dan Magha Puja (hari raya Agama Buddha) saja ke vihara,".

Ketua Panitia perayaan Waisak, Puryono, meminta kepada seluruh umat Buddha mengedepankan kepentingan bersama dari pada kelompok. "umat dapat memberi keteladanan untuk mengaktualisasikan cinta kasih yang universal," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com