LPSK's Decision to Transfer Susno to Another Detention House Rejected

Kompas.com - 02/06/2010, 04:25 WIB
EditorJimmy Hitipeuw

JAKARTA, KOMPAS.com - The National Police has rejected the Witness and Victim Protection Agency (LPSK)’s decision to move former police chief detective Commissioner General Susno Duadji to another detention centre. National Police spokesman Inspector General Edward Aritonang said here Tuesday that the authority of moving Susno Duadji to another detention centre was in the hands of police investigators.

"Those authorized to transfer Mr.Susno to the National Police detention center or another detention house are the police investigators who had detained him," he said.      In the case of the former police chief detective, the police investigators did not see any significance of transferring him from the police Mobile Brigade (Brimob)’s detention center. Susno has been detained at the Brimob jail in Kelapa Dua, Depok, since May 11 after the police investigators named him suspect.      They accused him of receiving a bribe of Rp500 million over the Salmah Arowana Lestari case.  Susno was also accused of abusing the funds for securing the 2008 elections in West Java Province.

The LPSK itself had decided to protect Susno as  whistle blower of high profile corruptors and case brokers within the National Police force.  The protection was given to him because Susno felt that his safety was in danger. Therefore the LPSK would transder  Susno to a safer detention house.        The National Police had arrested and detained Susno for 20 days. This detention period would be extended to another 40 days.  Aritonang said, due to the fact that the police were the first party that detained Susno, the LPSK could not then intervene.

Susno’s current status was suspect so that the LPSK could not intervene the police because it only handled matters related to the protection of witnesses and victims, he said. The LPSK’s argument that Susno was a protected witness would not hamper the police investigation process, he said.      "Susno’s status as the LPSK’s protected witness will only become the court’s panel of judges’ consideration when making their verdict," Aritonang said.      The National Police, he said, supported Susno’s status as the LPSK’s protected witness but, in return, the police also wanted it to respect the police investigators’ authority. In response to the police’s stance, Susno Duadji’s lawyer, Zul Armain Azis, said the National Police had no reasons for ignoring the LPSK’s decision.   "Both the LPSK and police work in accordance with laws but the bill on LPSK is more dominant in connection with the Susno case," he said.      Police investigators who questioned Susno Duadji over the Salmah Arowana Lestari company in Riau provincial area of Rumbai named him suspect of receiving a bribe of Rp500 million. The police investigators based their decision to detain Susno  on the testimonies of such people as Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, and Adjunct Senior Commissioner Syamsu Rizal.

Sjahril Djohan and Haposan Hutagalung had previously been arrested for their alleged involvement in the Gayus Tambunan case.  The police questioned Susno about the arowana fish farm case because it might have involved Haposan Hutagalung and Sjahril Djohan.  

The arowana fish farm case was related to a dispute between a Singaporean businessman (only identified as HKH) and his Indonesian counterpart (only identified as AS alias Am). HKH reportedly had given Rp100 billion to his Indonesian partner to engage in the arowana fish business in Pekanbaru, Riau Province.

The Singaporean businessman had also handed over arowana fingerlings with a total value of Rp32 billion. Initially, the police considered the arowana fish case to be a civil one but later the National Police Headquarters changed its mind and categorized it as a criminal one.      Susno Duadji himself said that the arowana fish case should be a civil lawsuit because it was more of a business dispute than a criminal offense. The police investigators asked Susno Duadji about it because the business dispute occurred when he was still the national police chief detective.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Megapolitan
Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Megapolitan
Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Megapolitan
Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Megapolitan
Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Megapolitan
1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Megapolitan
Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Megapolitan
Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Megapolitan
Masyarakat Diminta Waspada akan Varian Baru Corona, Seperti Apa Bahayanya?

Masyarakat Diminta Waspada akan Varian Baru Corona, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Tilang Elektronik Akan Diterapkan di Bekasi

Tilang Elektronik Akan Diterapkan di Bekasi

Megapolitan
Lansia yang Divaksinasi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo Harus Punya KTP Jakarta Timur

Lansia yang Divaksinasi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo Harus Punya KTP Jakarta Timur

Megapolitan
UPDATE 4 Maret: Kapasitas RSD Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74,4 Persen

UPDATE 4 Maret: Kapasitas RSD Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74,4 Persen

Megapolitan
Di Balik Ditiadakannya Ganjil Genap Kota Bogor: Kasus Covid-19 Menurun, Hotel Rugi Miliaran Rupiah

Di Balik Ditiadakannya Ganjil Genap Kota Bogor: Kasus Covid-19 Menurun, Hotel Rugi Miliaran Rupiah

Megapolitan
Lansia Bisa Datang Langsung ke Lokasi Vaksinasi di RSUD Pasar Rebo meski Belum Dapat Notifikasi

Lansia Bisa Datang Langsung ke Lokasi Vaksinasi di RSUD Pasar Rebo meski Belum Dapat Notifikasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X