Belum Jelas, Rencana Ekspor Pasir Laut

Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh M Nizar Abdurrani mengatakan, selama hampir 20 tahun terakhir, luas daratan pulau berpenghuni sekitar 435 keluarga tersebut telah berkurang lebih dari 10 hektar. Luas daratan pulau kecil itu saat ini tinggal 6 hektar. Tanaman mangrove yang berguna untuk mengurangi laju abrasi pun tersisa sedikit.

Pemerintah, melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, telah mengupayakan pembangunan penghancur ombak dan tanggul di tepi pantai pulau tersebut. Sampai lembaga BRR berhenti beroperasi pada pertengahan 2009, proyek yang dibiayai oleh Multi Donor Fund itu hanya mampu membangun penghancur ombak sepanjang 300 meter dari rencana sekitar 700 meter. Baik Pemprov NAD maupun Pemerintah Kota Langsa, menurut Nizar, belum merampungkan pengerjaan proyek tersebut hingga sekarang.

Basyuni, anggota staf Divisi Advokasi Walhi, mengatakan, ekspor pasir itu sudah dilarang pemerintah. Pelarangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil, termasuk tanah pucuk atau humus.

Walhi menilai, pengerukan pasir dengan tujuan ekspor akan berisiko pada pengerukan yang tidak terkendali.

Dikhawatirkan perhitungan bisnis semata akan mengakibatkan eksploitasi besar-besaran pasir yang ada di sekitar wilayah tersebut. (MHD)