Pecinta Pluralisme Sumut Aksi Damai

MEDAN, KOMPAS.com - Ratusan warga Sumatera Utara yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pluralisme dan Aliansi Pluralisme Indonesia, Senin (13/9/2010) siang menggelar aksi damai menuntut pemerintah menjamin kebebasan beragama di Indonesia.

Aksi yang dipicu penusukan pendeta dan penatua HKBP Bekasi beberapa saat lalu itu digelar di halaman kantor DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.     

Mangaliat Simarmarta dari Aliansi Pluralisme Indonesia mengatakan, intoleransi masih marak di Indonesia. Berbagai kasus seperti Ahmadiyah, Poso, sulitnya pendirian rumah ibadah, dan yang terakhir penikaman jemaat HKBP menunjukkan hal itu.

"Kami kecewa negara dan aparatur tidak mengambil langkah tegas dalam hal ini. Intoleransi makin besar saat ormas atau golongan tertentu sewenang-wenang menghakimi pemeluk agama lain dengan menistakan kemanusiaan," kata Mangaliat.

Sementara Veryanto Sitohang dari Komunitas Peduli Pluralisme menyatakan, ancaman terhadap kekebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah adalah pengingkaran terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Masyarakat Sumut yang menjunjung Pluralisme mengecam aksi penikaman itu," kata Veryanto.

Dua kelompok warga yang berdemonstrasi bersama itu juga meminta pemerintah mencabut SK Bersama menteri Agama nomor 9 tahun 2006 dan SK Mendagri nomor 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah yag berpontensi menimbulkan k onflik agama.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Mochtar bersama anggota Komisi E DPRD Sumut yang menemui para pengunjuk rasa mengatakan, DPRD Sumut terus berkomitmen menjaga pluralisme di Sumut. Dia mengatakan akan me ngirimkan tuntutan warga ke Kapolri, Presiden, dan DPR RI.