Bima Arya: DPR Bisa Manfaatkan PPI

Kompas.com - 25/10/2010, 12:12 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, terjadi penolakan besar-besaran terhadap rencana sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR RI ke luar negeri untuk melakukan studi banding.

Sebut saja Komisi X yang hendak belajar pramuka di Afrika Selatan, Komisi VIII yang memilih Amerika Serikat untuk mempelajari berbagai hal terkait toleransi dan kesejahteraan. Selain itu, dalam waktu dekat, Komisi XI juga akan mengunjungi 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, dalam rangka menyelesaikan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, BK DPR belajar etika ke Yunani.

Namun demikian, anggota DPR bersikeras berangkat dengan alasan studi banding tersebut krusial dalam proses legislasi di Parlemen. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan, DPR sebenarnya dapat bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia yang tersebar di 45 negara. PPI ada antara lain di Australia, Austria, Amerika, Afrika Selatan, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris. Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Libanon, Libya, Malaysia, Maroko, Mesir, Kanada, New Zealand, Norwegia, Pakistan, Prancis, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, dan lainnya.

"PPI dapat menekan biaya studi banding pejabat maupun anggota dewan dengan melakukan kerja sama yang dilembagakan antara PPI dengan parlemen ataupun partai politik secara langsung", ujar Bima, yang juga mantan Presiden PPI Australia 2003-2004, kepada Kompas.com melalui surat elektronik, Minggu (24/10/2010).

Bima mengatakan, PPI saat ini memiliki banyak pelajar di tingkat doktoral yang mampu memberikan masukan dan pandangan kritis bagi proses legislasi dan program pembangunan di Tanah Air, sesuai keahlian dan perspektif beragam sesuai negara tempat mereka menuntut ilmu.

"PPI dapat menjadi training ground atau kawah candradimuka bagi para cendekiawan Indonesia yang harus siap terjun dalam bidang perjuangan atau kepakaran mereka masing-masing. Potensi PPI di seluruh dunia sebetulnya sungguh luar biasa. Hanya saja, perlu pemikiran lebih serius agar sinergi dan penguatan sinergi dan kerja sama dengan para cedekiawan anak negeri berpotensi tersebut dapat dioptimalkan kontribusinya," katanya.

"Sungguh ironis, bila justru sekian banyak kaum cendekia kita tersebut bahkan lebih sering dimanfaatkan dan digali keahliannya oleh lembaga-lembaga tertentu, universitas maupun oleh pihak negera tempat mereka menuntut ilmu, dibanding oleh bangsa mereka sendiri," kata Bima lagi.

Di sisi lain, Bima juga mendorong PPI untuk lebih berperan aktif untuk berkontribusi bagi Indonesia. "Setidaknya PPI seluruh dunia dapat memainkan beberapa fungsi utama. Pertama, para intelektual yang sedang menuntut ilmu di luar negeri harus berperan dalam pengawasan (watchdog) program pemerintah maupun kinerja legislatif," ungkapnya.

"Selain itu, PPI di seluruh dunia dapat dimobilisasi dengan optimal untuk dapat memberikan masukan, data dan pandangan konstruktif bagi lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif," ujar Bima Arya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.