Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Baru Pun Dirancang...

Kompas.com - 01/11/2010, 04:31 WIB

”Konsepnya green development. Lebih dari 30 persen lahan dicadangkan untuk konservasi air, seperti danau dan kawasan hijau lainnya. Tingkat building coverage ratio (BCR)-nya maksimal 60 persen. Sebuah areal hanya 60 persen yang boleh dibangun gedung. Sisanya untuk kawasan hijau,” ujarnya.

Bappeda Lampung kini tengah menyusun detail tata ruang dan cetak biru pembangunan kota baru ini. Pembuatan kota baru ini terinspirasi dari sejumlah kota baru dunia, salah satunya Putra Jaya, Malaysia. Beberapa waktu lalu, rombongan DPRD dan Pemprov Lampung studi banding ke Negeri Jiran untuk keperluan ini.

Tidak jauh berbeda dengan Putra Jaya, areal tanah yang sedianya dijadikan kota baru memakai bekas perkebunan, eks PT Perkebunan Nusantara VII Way Hui. Luas areal perkebunan karet yang tak lagi produktif itu mencapai 1.600 ha.

Saat ini dilakukan tahap awal, yaitu pembebasan tanah 350 ha dan pengerjaan badan jalan dan pintu masuk ke kawasan itu senilai Rp 18,9 miliar. ”Mudah-mudahan, tahun depan sudah terlihat boulevard-nya seperti di Monas,” ujar Sjachroedin lagi.

Ia bermimpi menjadikan kota baru ini sebagai ikon masa depan Lampung, berdampingan dengan Jembatan Selat Sunda yang sejak lama didambakan masyarakat Sumatera, khususnya Lampung.

Sejumlah kendala yang mungkin merintangi rencana ”memindahkan” ibu kota ini adalah ketersediaan anggarannya. Sejauh ini, dari APBD Lampung hanya tersedia dana Rp 19 miliar untuk pembangunan tahap awal kota baru. Pemprov Lampung juga tak mungkin bisa mengabaikan anggaran untuk sektor penting lain, yaitu perbaikan infrastruktur dan pendidikan yang menyedot APBD.

Untuk itu, dibuatlah skenario konsesi untuk menyedot dana pihak ketiga. ”Salah satu solusi, swasta kami gandeng berkonsesi, untuk membuat areal komersial, diwajibkan investasi ke infrastruktur pula,” ujar Fahrizal.

Kendala terbesar lain, menurut Syarief Makhya, pengamat kebijakan pemerintahan dari Universitas Lampung, adalah kelanjutan program mercusuar itu jika terjadi pergantian kepala daerah.

(Yulvianus Harjono/M Fajar Marta)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com