Kembalikan Kota Sesuai Fungsinya

Oleh Neli Triana

Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, yaitu Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan, dan Tangerang, memang tak terpisahkan. Kemajuan kota Jakarta selalu berimbas ke lima kawasan di sekelilingnya. Selain kemakmuran dan tingginya pertambahan penduduk, masalah khas Jakarta pun menular ke tetangga-tetangganya. Beberapa masalah khas itu adalah banjir, macet, masalah air bersih, kriminalitas, dan kemiskinan.

Apa yang terjadi di Jakarta sekarang, termasuk imbasnya ke kawasan sekitar, dimulai sejak tahun 1960-an. Sekitar 50 tahun lalu, pertama kalinya dilakukan pembukaan kawasan hijau besar-besaran atas nama pembangunan yang dampak negatifnya baru terasa sekarang,” kata sejarawan Restu Gunawan, Senin (13/12).

Restu mencatat, pembangunan kawasan Senayan telah membabat kawasan hijau seluas 300 hektar. Pembangunan Senayan digagas sejak 1959 dan pelaksanaan proyeknya dimulai pada 1962. Disusul kemudian pembangunan jalan tol pertama di Jakarta, yaitu Tol Jagorawi (Jakarta–Bogor–Ciawi) pada tahun 1973 dan selesai pada 1978. Tak terhitung luas kawasan hijau yang berubah menjadi ruas aspal kala itu.

Namun, Restu yang mengabdi di Direktorat Jenderal Sejarah Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyoroti, tidak ada salahnya membangun, apalagi demi kemajuan ekonomi kota atau negara, jika berkaca pada pembangunan Senayan dan Tol Jagorawi. Namun, ada satu kesalahan yang kemudian nyaris menjadi kebiasaan pada setiap pembangunan, yaitu mengesampingkan dampak negatif pada lingkungan sekitar, tidak menata berdasarkan konsep sinergi antarkawasan, dan upaya antisipasinya untuk 20, 30, atau 50 tahun berikutnya.

"Saat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 1966 ditetapkan, sudah disetujui soal pelestarian situ, penataan sempadan sungai, hingga pembagian kawasan permukiman, bisnis, dan fungsi-fungsi lainnya. Pada RTRW selanjutnya, penetapan serupa juga ada. Namun, selalu terjadi pelanggaran," kata penulis buku Gagalnya Sistem Kanal itu.

Kembali ke belakang, Restu menyebutkan, 400 tahun lalu ketika hutan dibabat dan rawa diuruk di daratan Teluk Jakarta, kemudian dijadikan kota kerajaan hingga kemudian diambil alih Belanda, pengabaian terhadap dampak lingkungan akibat pembangunan terus dilakukan.

Dalam buku Gagalnya Sistem Kanal, misalnya, disebutkan akibat banjir pada tahun 1830, ibu kota Hindia Belanda terpaksa dipindahkan dari kota lama Batavia ke Weltevreden. Fakta ini menjadi dasar sebuah analisis, yaitu jika masalah banjir tak kunjung diatasi, bukan mustahil Jakarta bakal tenggelam dan terpaksa ditinggalkan warga untuk selamanya. Ini akan terjadi pada tahun 2030-an, saat tibanya siklus banjir 200 tahunan.

Buku itu juga mengungkapkan bahwa kanal-kanal yang dibuat oleh Belanda, dan kini diadopsi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan solusi tepat karena mengabaikan kondisi geografis Jakarta sebagai kota yang berada di daerah dataran sangat rendah. "Menurut saya, sekarang saatnya mengembalikan kota sesuai fungsinya. Pemerintah sekarang harus berani membuat terobosan dalam penetapan RTRW. Kalau tidak, bencana yang mungkin lebih parah menunggu 20 sampai 50 tahun ke depan," kata Restu.

Kendalikan Kawasan Hulu

Di sisi lain, Ernan Rustiadi, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor (P4W-IPB) kembali menekankan, RTRW DKI yang baru harus sinergi dengan RTRW kawasan Bodetabek. Jakarta dalam pengertiannya saat ini bukan lagi sekadar kawasan khusus dengan lima kota dan satu kawasan Kepulauan Seribu di dalamnya. Jakarta saat ini adalah Jabodetabek, yang melibatkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, bahkan mungkin termasuk Cianjur. Kesatuan wilayah ini berdasarkan mobilitas antarlokasi yang sangat tinggi di keenam kawasan itu.

"Jakarta juga adalah kawasan hilir dari 13 sungai yang saat ini rusak parah hingga ke hulunya. Untuk menyelamatkan Jakarta, hulu dan kawasan di sekitar Jakarta harus dilestarikan. Salah satu bentuk sinergi antarkawasan itu adalah Jakarta harus berkontribusi terhadap penyelamatan kawasan hulu," kata Ernan.

Masalah kontribusi Jakarta untuk kawasan hulu ini yang menurut Ernan belum tecermin dalam draf RTRW 2010-2030. Ernan juga menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang meminta draf RTRW itu direvisi. Namun, Ernan menyarankan, RTRW yang baru ini tidak boleh lebih lama lagi ditunda pengesahannya.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta diminta segera menampung kritik dan masukan serta menyempurnakan draf yang ada, kemudian cepat ditetapkan. Jika semakin lama ditunda, dampaknya juga akan makin buruk, terutama kemungkinan tidak terkendalinya pembangunan yang tidak selaras dengan pelestarian lingkungan.

"Garis-garis besar masukan dari masyarakat cepat dirangkum. Nanti detailnya bisa dijabarkan dalam rencana detail tata ruang. Jika masih ada kekurangan, lima tahun lagi pada 2015 nanti, RTRW bisa dikaji ulang," kata Ernan.

Pengamat perkotaan yang kini juga mendalami sosiologi, Yayat Supriyatna, berpendapat, kelemahan mendasar dalam draf RTRW 2010-2030 adalah asumsi jumlah penduduk Jakarta 20 tahun lagi yang hanya diprediksi mencapai 10 juta jiwa. Padahal, dari hasil sensus penduduk yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jakarta pada tahun ini sudah 9,8 juta jiwa dan pada 2030 diprediksi mencapai 12,8 juta jiwa.

Jumlah penduduk menentukan jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur yang harus disediakan selama kurun waktu 20 tahun mendatang. Fasilitas dan infrastruktur di Jakarta wajib didesain untuk melayani komuter dari daerah pinggiran yang mencapai lebih dari 2 juta orang. Apabila prediksi jumlah penduduk terlalu sedikit, jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur bakal terlalu sedikit. Hal itu bakal menjadi masalah. Lingkungan makin terancam dan potensi bahaya tak terelakkan.

Potensi Masalah

Tata ruang DKI yang tergolong masih amburadul, menurut Ernan, Restu, maupun Yayat, berpotensi memicu masalah yang lebih besar pada masa mendatang. Selain banjir, macet, dan ketiadaan air bersih, masalah sosial seperti ledakan penduduk tak terkendali, kriminalitas, pengangguran, hingga masalah kemiskinan bakal semakin membelit Ibu Kota.

Saat ini, setiap kali hujan deras mengguyur lebih dari satu jam, genangan bermunculan. Jakarta dicekam kemacetan luar biasa. Banyak permukiman terendam, baik kampung kumuh di pinggir Ciliwung maupun kompleks perumahan resmi di dalam Jakarta ataupun di pinggiran.

Hafli (28), warga Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, mengaku trauma menggunakan mobil setiap kali mendung menggantung di langit. "Sudahlah, mending langsung bawa sepeda motor saja dari pagi. Kalau sudah telanjur kejebak masuk kantor baru hujan, pulangnya pilih sambung-menyambung pakai angkot dan ojek. Kalau enggak takut terjebak berjam-jam karena banjir dan macet," kata Hafli yang berkantor di kawasan Setiabudi.

Ketika tidak dihadang banjir, kondisi di jalan juga memprihatinkan. Senggol-menyenggol antarkendaraan lazim terjadi. Kadang saling mengangkat tangan dan mengucap kata maaf bisa menyelesaikan masalah. Namun, yang sering terjadi ketika salah satu pengendara naik pitam setelah melihat badan mobilnya tergores atau spion sepeda motornya retak, adu jotos jadi pemandangan biasa di tengah jalan.

Meminjam pendapat psikolog Paulus Wirutomo, kekerasan memang sudah mengakrabi metropolitan yang sarat masalah. Terkadang ledakan emosi menjadi saluran segala keresahan.

Untuk itu, rencana Pemprov DKI Jakarta membuat kota Jakarta menjadi kota tanggap bencana harus diapresiasi. Melihat fakta kondisi lingkungan di Jakarta dan saratnya masalah sosial, bencana alam maupun kerusuhan melibatkan massa selalu berpotensi terjadi.

Namun, baik Ernan, Restu, maupun Yayat yakin bahwa jika kota ini ditata lebih manusiawi, sejumlah potensi masalah dapat diminimalkan. Jadi, tinggal kemauan untuk menata kota sebagaimana fungsinya, yaitu terciptanya ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hierarki. Secara sederhana, dapat disimpulkan sebagai tempat warga beraktivitas, hidup, bersosialisasi, dan terpenuhi segala kebutuhannya.