Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus Tak Mungkin Jalan Sendiri

Kompas.com - 05/01/2011, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai terkuaknya jejak "pelesir" terdakwa kasus dugaan mafia pajak, Gayus Tambunan, memunculkan sejumlah spekulasi baru. Setelah berhasil meninggalkan tahanan dan duduk santai menyaksikan pertandingan tenis di Bali, kali ini mantan pegawai Ditjen Pajak itu diduga bepergian ke sejumlah negara yaitu Singapura, Kuala Lumpur, dan Macau.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, berhasil lolosnya Gayus ke luar negeri mengindikasikan banyak pihak yang membantunya meninggalkan Tanah Air. Terakhir, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengunggah paspor atas nama Sony Laksono dengan wajah mirip Gayus.

"Tidak mungkin Gayus berjalan sendiri. Dia tidak punya akses banyak untuk keluar, apalagi sampai ke luar negeri. Banyak pihak yang membantunya," kata Zainal kepada Kompas.com, Rabu (5/1/2011).

Lolosnya Gayus ke luar negeri, menurutnya, menunjukkan masih lemahnya sistem di keimigrasian sehingga masih bisa dibobol. Menurut keterangan pihak keimigrasian, paspor Gayus sudah dibekukan sejak dia terlibat kasus hukum.

"Spektrum kasus Gayus luas sekali. Ada kasus baru skandal di imigrasi yang bisa mengeluarkan paspor. Ini menjadi sebuah kasus baru," ujarnya.

Dalam penanganan kasus Gayus, polisi juga harus menyentuh pihak-pihak lain yang diindikasi terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Selama ini, Zainal menilai, polisi hanya berkutat pada Gayus.

"Badannya saja yang dikerjai, yaitu Gayus sendiri, kakinya tidak. Ada indikasi jaksa nakal, pejabat LP nakal. Hal itu seharusnya ditindaklanjuti. Kasus ini membuktikan kasus Gayus sudah menginjak semua lini, yang herannya tidak dikerjakan. Gayus itu seksinya di banyak lini yaitu uangnya dan posisinya yang paham banyak pihak terlibat sehingga banyak pihak membuka akses untuk apa yang dia butuhkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Nasional
    Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

    Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

    Nasional
    JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

    JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

    Nasional
    Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

    Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

    Nasional
    Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

    Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

    Nasional
    Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

    Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

    Nasional
    BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

    BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

    Nasional
    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    Nasional
    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Nasional
    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Nasional
    Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Nasional
    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Nasional
    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com