Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Bedanya RKP dan Musrenbangnas?

Kompas.com - 10/01/2011, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Hari ini, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kerja pemerintah untuk membahas program pembangunan 2011. Lantas apa bedanya RKP dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang rutin diadakan setiap tahunnya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas?

Maklumlah, dari jumlah banyaknya peserta, baik di RKP maupun di Musrenbanngnas, hampir sama saja, yaitu sekitar 1.300 orang, yang berasal dari kementerian dan jajaran pemerintah provinsi dan daerah.

Dari sisi agenda yang dibahas juga hampir sama di acara tersebut, yakni seputar program kerja pemerintah dan APBN. Namun, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RKP-- yang digagasnya-- dan Musrenbangnas-- yang rutin diadakan Bappenas-- merupakan dua acara yang berbeda jauh.

"Kita berkumpul di RKP ini adalah agar kita ingin tahun 2011 ini lebih baik dari tahun lalu. Sebab, persoalannya sekarang ini jauh lebih kompleks. Hal itu bisa dicapai jika program kerja pemerintah secara keseluruhan bisa diselesaikan dengan baik," ujar Presiden Yudhoyono, saat membuka RKP di Jakarta Convention Centre.

Presiden menegaskan, forum ini berbeda, dan bukan forum seperti Musrenbangnas seperti yang dikenal. "Tiap tahun ada forum Musrenbanngnas. Forum itu dirancang untuk memikirkan dan melaksanakan pembangunan tahun berikutnya. Jadi, jika April ada Musrenbangnas, maka sebagian besar dari Saudara yang hadir ini akan bertemu lagi untuk membahas rencana kerja pemerintah 2012 dan rancangan APBN 2012," kata Presiden. 

Presiden menambahkan, forum RKP ini akan ditradisikan setiap tahun. Tujuannya. untuk menyelaraskan langkah menyukseskan program kerja pemerintah tahun berjalan. "Saya ajak bersama-sama sukseskan program pembangunan kita," kata Presiden.

Utamanya, tambah Presiden, jika dalam RKP, forum mengajak bersama seluruh peserta untuk menyukseskan pembangunan ini. "Nanti di akhir RKP ini, akan ada direktif dan instruksi," papar Presiden lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com