Dua Wanita Jahit Mulut Kondisinya Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua wanita pengunjuk rasa pembangunan Apartemen Green Pramuka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dibawa ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, Minggu (20/2/2011) pukul 12.15, karena kondisi fisiknya kian melemah.

Keduanya adalah Eet (45) dan Lusi (53), eks warga RT 16 RW 09 Kelurahan Rawasari Selatan, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang lahannya digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Februari tahun 2008. Keduanya menjahit mulutnya sebagai upaya protes sejak sembilan hari lalu.

"Sesampainya di Ruang UGD (unit gawat darurat), keduanya ditangani dokter dan diberi infus karena selama sembilan hari Eet dan Lusi tidak makan,” kata Seno Budiarto selaku Humas eks warga RT 16 RW 09 Kelurahan Rawasari Selatan, kemarin.

Kejadian itu membuat para pengunjuk rasa lainnya, yang sebagian besar adalah kaum wanita, melampiaskan kemarahannya di depan kantor marketing Apartemen Green Pramuka.

Sebelumnya, Mak Buyung (56) dan Ny Kardinah (54), dua wanita pemrotes hal yang sama juga dilarikan ke RS UKI dengan kondisi kurang lebih sama, Jumat (18/2/2011). Hanya saja, Mak Buyung dan Ny Kardinah tidak menjahit mulutnya dalam unjuk rasa itu, tetapi menutup mulutnya dengan lakban.

Protes itu dilakukan karena mereka tahu adanya rencana pembangunan Apartemen Green Pramuka di lahan yang dulu ditempati mereka di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih. Lahan itu dulunya dikenal sebagai sentra keramik.

Saat digusur tiga tahun lalu, warga hanya tahu Pemprov DKI akan menjadikan lahan itu sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Hal itu lah yang membuat warga eks penghuni lahan itu menggelar unjuk rasa.

Mengadu ke SBY

Meski empat wanita pemrotes itu telah dirawat di RS UKI, aksi unjuk rasa tetap dilakukan. "Kami tetap menggelar aksi unjuk rasa, sampai tuntutan kami memperoleh uang ganti rugi sesuai NJOP (nilai jual obyek pajak) terealisasi. Pasalnya, kami telah mendiami areal ini lebih dari 30 tahun,” ujar Seno.

Warga berencana mengadukan masalah itu ke Sekretaris Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Setiyardi,  Selasa (22/2/2011) agar mendapat jalan keluar.