Tawar-menawar soal Tarif RSUD

SEMARANG, KOMPAS.com — Komisi D DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/5/2011), memanggil pihak RSUD Kota Semarang dan Forum Masyarakat Semarang untuk membuat formulasi yang tepat mengenai besaran kenaikan tarif. Namun, pertemuan tersebut justru menjadi ajang tawar-menawar besaran kenaikan.   

Sebelumnya, melalui peraturan wali kota, RSUD Kota Semarang menaikkan tarif hingga 100 persen. Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Semarang (FMS) menolak kenaikan tersebut. Mereka meminta Pemerintah Kota Semarang mengkaji lagi mengenai besaran kenaikan tarif.  

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Supriyadi mengusulkan besaran kenaikan tidak lebih dari 30 persen. Sementara Direktur RSUD Kota Semarang Abimanyu menurunkan persentase dari 100 persen menjadi 50 persen, khusus untuk biaya perawatan di kelas III.  

FMS dengan kajian yang dihitung berdasasrkan kemampuan masyarakat miskin memperoleh angka kenaikan hanya 14,76 persen.  

Pertemuan terus berjalan dengan tawar-menawar nilai kenaikan tarif tanpa ada penjelasan mengenai mengapa tarif harus naik, selain karena sudah 11 t ahun belum pernah ada kenaikan tarif.  

Kepala Operasional LBH Semarang Slamet Haryono menilai, penetapan tarif RSUD seharusnya secara obyektif, bukan transaksional. Harus ada perhitungan yang rasional mengenai besaran kenaikan. "Pelayanan RS ini nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat, tidak bisa asal naik," ujarnya.  

Staf Ahli Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang Gunarto juga menimpali, "Kita ini membicarakan tarif RSUD, bukan jualan sapi."