KRL Ekonomi Kembang Kempis

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan akan mendorong efisiensi biaya operasional commuterline. Efisiensi dibutuhkan karena tarif yang berlaku saat ini masih di bawah perkiraan biaya operasional.

Untuk Jakarta-Bogor, misalnya, biaya operasional adalah Rp 8.000-Rp 9.000 per penumpang. Semula, tarif ditetapkan Rp 9.000 untuk seluruh tujuan di koridor ini. Belakangan, atas desakan sejumlah pihak, tarif lantas turun menjadi Rp 6.000-Rp 7.000.

Efisiensi, menurut Jonan, merupakan langkah pertama yang dilakukan. Jika langkah ini tidak menyelesaikan persoalan, pihaknya terpaksa menaikkan tarif secara bertahap. Namun, ia belum bisa memastikan waktunya.

”Langkah itu harus diambil supaya tidak defisit. Kalau defisit, akan berbahaya karena tidak bisa reinvestasi. Investasi ini penting karena kereta yang digunakan tentu akan semakin tua dan perlu diganti kereta baru. Nanti akan kami evaluasi tarif. Evaluasi bukan untuk menjaring keuntungan, tetapi agar tidak defisit dan KRL commuterline ada kesinambungannya,” papar Jonan.

Sekretaris Umum Asosiasi Penumpang Kereta Api (Aspeka) Anthony Ladjar mengatakan, pemerintah perlu memikirkan masa depan KRL. Persoalan tarif kereta perlu memikirkan dua sisi, yakni kemampuan ekonomi penumpang membiayai ongkos transportasi dan keberlanjutan transportasi.

Dari sisi kemampuan penumpang, perlu ada perhitungan besaran biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat. Biaya transportasi idealnya 10 persen dari gaji satu bulan. Perhitungan biaya transportasi ini perlu masuk dalam komponen upah minimum provinsi.

Apabila tidak, negara harus memikirkan persoalan transportasi bagi komuter agar kualitas transportasi lebih nyaman, tepat waktu, dan mengutamakan keselamatan penumpang.

Dia mendukung KRL komuter dengan satu tarif tanpa pembedaan kelas. Namun, untuk besaran tarif perlu dipikirkan bersama operator dan pemerintah.

Husein menambahkan, PT KAI juga harus menanggung biaya perawatan dan pengoperasian kereta ekonomi. Padahal, beban perawatan dan pengoperasian kereta ekonomi seharusnya dibebankan ke pemerintah.

”Kami berharap dana perawatan dan pengoperasian kereta milik pemerintah ini dialokasikan dananya dalam APBN yang akan datang agar sarana dan prasarana kereta api dapat ditingkatkan keandalannya,” ucap Husein.