Warga Puas dengan Pemberatasan Teroris

JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil survei Imparsial menyebutkan, 67 persen warga DKI Jakarta mengaku puas dengan kerja polisi dalam menangani kasus terorisme, 25, 2 persen mengaku tidak puas, dan 7,8 persen menjawab tidak tahu atas prestasi itu. Survei oleh The Indonesian Human Rights Monitor, Imparsial itu dilakukan terhadap 500 warga DKI Jakarta.

"Pencapaian kinerja Polri, dinilai positif oleh masyarakat dalam penanganan kasus terorisme. Terhadap kinerja bidang ini publik DKI menyatakan kepuasannya sekitar 67 persen. Namun, masyarakat hanya puas terhadap bidang ini saja," ujar Peneliti Imparsial, Cahyadi Satria di Kantor Imparsial, Senin (18/7/2011).

Beberapa bidang lain yang ditangani kepolisian ternyata tidak mendapat persepsi positif dari masyarakat, di antaranya penanganan korupsi. Dalam kasus itu masyarakat yang tidak puas mencapai 78,4 persen. Sebesar 76,6 persen warga juga mengaku tidak puas pada penanganan lalu lintas. Selain itu terdapat 67 persen masyarakat yang tidak puas terhadap penanganan kasus curanmor.

Cahyadi juga menuturkan, pada penanganan narkoba masyarakat yang tidak puas mencapai 53, 2 persen. "Dari hasil survei kami masyarakat tidak puas dengan kinerja polisi terhadap kasus premanisme mencapai 53,2 persen. Sedangkan, untuk penanganan kasus SARA, yang tidak puas mencapai, 40 persen," ujarnya.

Menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, dengan keberhasilan polisi dalam penanganan terorisme, maka Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang berencana akan memberikan kewenangan menangkap teroris pada intelijen tidak perlu dilakukan. "Penanganan terorisme yang dilakukan kepolisian sudah bagus, enggak perlu lagi parlemen memberikan kewenangan menangkap dan memeriksa, terhadap BIN. Karena kepolisian, sudah dianggap berhasil oleh masyarakat," ujar Al Araf.

Ia mendukung, agar kepolisian hanya perlu untuk didorong bekerja lebih maksimal dan menjaga agar polisi tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. "Ini kritik sekaligus menjadi evaluasi dan prestasi yang bagus untuk polisi. Kami hanya perlu mendorong agar Kepolisian bisa bekerja lebih keras lagi memberantas terorisme. Yang terpenting tetap menjunjung HAM," tukasnya.