Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: Lupakan Wacana Pembubaran KPK!

Kompas.com - 02/08/2011, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menjadi perhatian karena pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bukan isu utama saat ini.

Menurut Bambang, penyelesaian dan proses hukum kasus dugaan suap wisma atlet di Palembang harus tetap menjadi fokus perhatian bersama seluruh elemen masyarakat dalam upaya menuntaskan kasus korupsi di negeri ini.

"Kendati Marzuki Alie sempat membuat wacana-wacana pembubaran KPK, saya berharap kita semua tidak berlama-lama mendiskusikan wacana itu. Sebab, memang tidak ada relevansinya terhadap kenyataannya sekarang," ujar Bambang kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2011), di Jakarta.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan, yang terpenting saat ini adalah kembali mendesak KPK untuk melaksanakan proses hukum kasus dugaan suap tersebut. Termasuk mendalami upaya kolusi antara oknum KPK dengan politisi untuk memperkecil jumlah tersangka dalam kasus itu.

Menurut Bambang, publik telah menerima informasi tentang nama sejumlah orang yang diindikasikan terlibat kasus dugaan suap itu. "Itulah persoalan utama saat ini, bukan eksistensi KPK. Publik juga berharap tim internal KPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap oknum KPK agar kasus ini bisa menjadi jelas," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, dia meminta agar masyarakat luas dapat melupakan wacana-wacana pembubaran KPK maupun pemaafan koruptor seperti yang dilontarkan Marzuki Alie.

Anggota Komisi III DPR tersebut menilai, wacana-wacana itu hanyalah sebagai upaya untuk mendorong publik segera melupakan kasus dugaan suap wisma atlet yang hingga kini baru menetapkan dua orang tersangka yakni Mindo Rosalina Manulang, dan M Nazaruddin.

"Dan bisa saja mereka membuat agar masyarakat nanti tidak serta tidak lagi menanggapi 'serangan balik' yang pastinya akan terus dilancarkan Muhammad Nazaruddin. Jadi kita mesti hentikan wacana-wacana ini, dan kembali fokus terhadap kasusnya sekarang," tukas Bambang.

Seperti yang diberitakan, pada Jumat (29/7/2011) Marzuki Alie kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ketua DPR itu mengusulkan pembubaran KPK, jika lembaga tersebut tak banyak memberikan manfaat dalam tugas pemberantasan korupsi. Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan para koruptor baiknya dimaafkan saja. Usulan yang telah dua kali dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu  mendapatkan dukungan sejumlah kader partai penguasa tersebut, namun ditentang keras oleh kader partai lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

    Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

    Nasional
    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Nasional
    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Nasional
    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Nasional
    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Nasional
    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Nasional
    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Nasional
    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com