Terkait Banyak Otoritas, Layanan Transjakarta Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbaikan terpadu layanan transjakarta sulit diharapkan selama masih banyak otoritas yang menaungi atau terkait dengan badan layanan umum (BLU) tersebut.

"Ada kendala dalam penerapan SPM (standar pelayanan minimum) karena tidak semua hal menjadi tanggung jawab BLU," kata Restiti Sekartini, Wakil Direktur International Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, saat berlangsung diskusi di Warung Tempo, Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur, Senin (3/10/2011).

Dia mencontohkan, pasokan gas yang menjadi masalah klasik operasional bus transjakarta. Masalah tersebut menjadi tanggung jawab Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang bernaung di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Akibat pasokan gas ke SPBG yang sering terganggu ataupun letak SPBG yang terlalu jauh, waktu operasi bus ikut terganggu. "Apalagi, jumlah busnya juga terbatas," ujar Restiti.

Contoh lain yang dikemukakan adalah soal jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, jalur pedestrian atau trotoar yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan, dan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas PU.

Banyaknya pihak terkait yang perlu dilibatkan dalam memaksimalkan layanan operasi bus transjakarta sekaligus menyebabkan sulitnya mengeluarkan kebijakan yang mendukung terwujudnya angkutan bus cepat (bus rapid transit/BRT).

"BRT sulit terwujud selama BLU belum menjadi satu entitas bisnis karena masih di bawah beberapa otoritas," kata Faisal Basri, pengamat ekonomi yang juga menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Meningkatkan Mutu Layanan Transjakarta".

Dia mengusulkan perlunya semacam peraturan daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai institusi terkait yang mengatur tata kelola BLU. "Biar lebih efisien dan tidak tumpang tindih tata kelola dan koordinasinya," ujar Faisal.

Operasional bus transjakarta telah memasuki tahun ke-7. Namun, bukannya semakin membaik, kualitas layanan semakin dikeluhkan para penggunanya.

Terkait dengan belum tercapainya fungsi transjakarta sebagai layanan angkutan cepat berbasis bus (BRT), M Soesilo Dewanto, Kasi Pengendalian BLU Transjakarta, pada kesempatan pertama sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengemukakan beberapa alasan. Di antaranya adalah kesulitan untuk mengatasi penyerobotan di jalur busway dan masalah BBG sebagaimana dikemukakan di atas. Dia pun mengakui, banyak hal terkait perbaikan layanan berada di luar kewenangannya.

"Kami sudah aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan layanan. Tetapi, banyak hal yang tidak bisa kami putuskan sendiri," kata Soesilo.