Wacana Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara

Masyarakat asli Kalteng, khususnya yang berdomisili di kota Palangka Raya tidak ingin ketika ibu kota pemerintahan NKRI dipindahkan keberdaan mereka tersingkirkan. Ini perlu dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat yang selama puluhan tahun menikmati hidup di kota kelahirannya tiba-tiba terpinggirkan atau termarjinalkan.

Selain itu, pemerintah pusat dan berbagai elemen anak bangsa juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat daerah ini. Nilai budaya dan adat istiadat masyarakat harus dipertahankan serta dilestarikan bila Palangka Raya ingin dijadikan ibu kota pemerintahan. Semua harus dikaji secara mendalam sebelum rencana baik tersebut diimplementasikan.

Masalah ini menjadi syarat utama adalah budaya suku Dayak tidak boleh luntur karena itu identitas anak bangsa. Di samping itu, pemerintah pusat juga harus mempertegas dan mempertajam kebijakan serta sistem pelaksanaan wacana pemindahan ibu kota pemerintahan NKRI kepada masyarakat sebagai upaya menciptakan hubungan harmonis diantara warga urban.

Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menyiapkan payung hukum dan berbagai hal lainnya terkait rencana tersebut, kata tokoh pemuda Kabupaten Katingan, Karyadi.  Selain itu juga pemerintah pusat juga perlu menjelaskan program secara makro mengenai rencana pemindahan ibu kota NKRI seperti dilakukan sejumlah Negara lainnya di dunia, tambahnya.

Wakil Gubernur (Wagub) H Ahmad Diran ketika memandu forum seminar tersebut mengatakan, pada prinsipnya masyarakat mendukung keinginan pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan NKRI ke Palangka Raya, provinsi Kalteng dan sekitarnya. Semua ini dilakukan tanpa mengabaikan nilai budaya, adat istiadat dan keberadaan masyarakat daerah tersebut harus dipertahankan.

"Kami tidak ingin bila wacana pemindahan ibu kota NKRI jadi dilaksanakan, lalu masyarakat menjadi korban. Masyarakat asli daerah ini harus dilindungi dari berbagai sisi kehidupan. Mereka jangan sampai termarjinalkan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mempertajam wacana ini sehingga sistemnya jelas bila rencana tersebut dilaksanakan," ujarnya.

Palangka Raya menuju ibu kota pemerintahan Indonesia, dilihat dari berbagai asumsi dan argumentasi agaknya dimungkinkan dilakukan, dengan memperhatikan aspek kultural masyarakat yang selama ini hidup harmonis, rukun dan damai. Wacana yang kini bergulir lagi tersebut akan terwujud sesuai rencana manakala tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.