Kali Krukut Dilebarkan
”Ini sangat melegakan. Ini sesuai permintaan kami, yaitu sungai dinormalisasi,” kata Ketua RT 11 RW 3 Kampung Pulo Sugiyono, Selasa (20/12).
Kampung Pulo mulai direndam banjir sejak Maret 2011 setelah sebagian badan kali di kawasan tersebut diuruk dan dibangun gorong-gorong.
Apabila biasanya banjir menggenangi kampung hanya dalam hitungan satu-dua jam, sejak Maret hingga Desember ini banjir bisa bertahan hingga berhari-hari.
Warga Kampung Pulo sudah mengadukan nasibnya dengan berturut-turut mendatangi DPRD DKI Jakarta, DPR, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM memberikan jawaban yang menenteramkan warga dengan segera mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan penguasa tanah di seberang permukiman warga yang dituding menguruk kali sehingga aliran sungai meluap ke rumah warga.
Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue mengatakan, dalam pertemuan antara Komnas HAM dan Pemprov DKI pada 2 Desember lalu, diperoleh kesepakatan ada solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Solusi jangka pendek adalah pendalaman sungai atau menjadikan sungai di Kampung Pulo seperti sebelum adanya pembangunan gorong-gorong pada awal tahun 2011 ini.
”Solusi jangka pendek seharusnya dilakukan mulai 3 Desember lalu. Sementara, untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan membuat waduk sebagai tempat parkir air,” tutur Syafruddin.
Akan tetapi, pendalaman sungai tak kunjung dilakukan. Warga Kampung Pulo sempat geram dan ramai-ramai mendatangi Balaikota Kantor Gubernur DKI Jakarta pada 14 Desember lalu. Akhirnya, diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan proyek pendalaman Kali Krukut pada pekan ini.
Sugiyono menambahkan, sebenarnya pada Selasa kemarin alat-alat berat telah dioperasikan untuk memulai pembongkaran gorong-gorong.
”Namun, semen dan beton yang terendam air berbulan-bulan itu sepertinya susah sekali diangkat. Makanya, orang PU dan Marinir yang punya lahan di seberang kampung sepakat untuk melebarkan badan kali dulu saja,” papar Sugiyono.
Saat banjir Pondok Labu mulai diberitakan media massa pada awal November lalu, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal (Mar) Alfan Badaruddin mengatakan, awalnya masyarakat yang melakukan reklamasi di sisi sungai yang ada di hadapan Markas Marinir di Cilandak. Masyarakat yang dimaksud adalah warga Kampung Pulo.
Melihat gejala semakin menumpuknya sampah yang sehari-hari dibuang masyarakat ke sungai dan semakin masuknya permukiman masyarakat ke badan sungai, Marinir berinisiatif membangun penahan di bibir sungai di sisi markas. Hal itu dimaksudkan agar, kalau sewaktu-waktu banjir, air tidak masuk ke Markas Marinir.
”Lokasi itu tempat latihan, markas, ada amunisi segala, ya, kami harus lindungi. Itu, kan, tanah negara,” kata Alfan (Kompas, Selasa 1/11).
Akan tetapi, Komnas HAM yang kemudian menengahi dan menjembatani komunikasi antara penduduk Kampung Pulo dan pihak terkait mampu menggiring pada kesepakatan bersama, yaitu banjir yang mendera warga Kampung Pulo wajib diatasi terlebih dahulu. Penataan kawasan tersebut selanjutnya dilaksanakan setelah banjir tak lagi merendam rumah warga.
Sebelumnya, Senin (19/12) malam, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Novizal mengatakan, hari itu seharusnya pihak PU, Komnas HAM, dan perwakilan Marinir serta anggota DPR sudah berjanji bertemu di Kampung Pulo. Akan tetapi, karena ada kesibukan lain yang tidak bisa ditunda, pertemuan tersebut baru akan dilakukan pada Rabu (28/12).
”Saat ini, proyek pembuatan waduk sudah dimulai. Alat berat kami sudah berada di lahan milik Pemprov DKI dekat dengan perkampungan korban banjir dan sudah beroperasi,” katanya.
Lahan milik Pemprov DKI tersebut terletak di tepi Kali Krukut seluas 9.007 meter persegi (0,9 hektar). Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, saat ini masih ada lahan yang harus dbebaskan karena kebutuhan total untuk waduk seluas 1,7 hektar.
Pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun 2012. Setelah semua daerah dibebaskan, akan dibuat sodetan dari Kali Krukut menuju waduk serta dari waduk menuju ke kali.
Terpopuler
Now Trending
