Angkot Belum Tertib

Jika pengemudi terus diteror dengan razia yang sulit ditebak kapan dan di mana, mereka otomatis akan ketakutan terkena sanksi.

Jumlah petugas dinas perhubungan atau polisi, menurut Darmaningtyas, mencukupi untuk menggelar razia. Saat ini, baik polisi maupun petugas dinas perhubungan juga sudah sering terlihat berjaga di lokasi tertentu untuk pengaturan lalu lintas. ”Mengapa tidak sekalian tertibkan angkutan umum,” ujar Darmaningtyas.

Penumpang angkutan kota pun sepakat agar penataan angkutan umum nonbusway dilakukan dengan serius.

”Gara-gara ada pemerkosaan, terus galak begini. Nanti, kalau sudah lama, biasa lagi, ya, amburadul lagi. Kalau bisa, jangan setengah-setengah,” kata Wijaya (34), pengguna mikrolet.

Bekasi ikuti Jakarta

Kalangan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Kota Bekasi juga mendorong penggunaan seragam dan kartu pengenal pengemudi untuk sopir angkutan kota yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi.

Organda Kota Bekasi juga sudah mengedarkan surat imbauan mengenai kewajiban penggunaan seragam dan kartu pengenal kepada awak angkot melalui kelompok kerja sub-unit masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan kota agar sektor angkutan publik ini dapat bertahan.

”Kondisi angkot sedang terpuruk,” kata Ketua DPC Organda Kota Bekasi Indra Hermawan.

Menurut Indra, kalangan pemilik angkot dan sopir angkot juga mengeluhkan semakin sepinya penumpang. Hal ini disebabkan berkurangnya rasa aman warga ketika mereka menumpang angkot.

Dari pendataan Organda Kota Bekasi, jumlah angkutan kota yang beroperasi atau melintas di Kota Bekasi sekitar 8.000 unit. (NEL/COK)