JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, insiden penembakan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi ujian berat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, selaku pemimpin negara, Presiden harus bertanggung jawab dan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini ujian buat Presiden, karena peristiwa ini adalah pengulangan atas potret ketidakberesan pemerintah menata tanah untuk rakyat," kata Haris kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (26/12/2011).
Haris mengungkapkan, rakyat saat ini seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari negara. Pemerintah, menurut Haris, terkesan hanya pro terhadap kepentingan ekonomi penguasa-penguasa besar yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Sangat patut dicurigai bahwa birokrat-birokrat menikmati hasil melalui upeti dan suap dari penerbitan izin. Dan konsekuensinya, rakyat menderita dan tidak memiliki akses terhadap tanah, tanah yang menjadi sumber bertahan hidupnya," katanya.
Apalagi, tambah Haris, berbagai upaya rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, saat ini selalu dikalahkan oleh sikap tak acuh lembaga-lembaga koreksi seperti pengadilan. Bahkan, ketika rakyat marah atau menyampaikan aspirasinya selalu dikriminalkan.
"Bahkan kerap ditembaki. Dan dugaan saya dalam waktu dekat rakyat-rakyat di daerah yang akses tanahnya dihambat akan bergerak. Kalau Tunisia bergerak di kota, di Indonesia pergerakan menentang pemerintah akan datang dari kepungan para petani. Ini ujian bagi Presiden," kata Haris.
Sebelumnya, Presiden SBY melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Minggu (25/12/2011) memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk mengusut penyebab insiden di Bima, Nusa Tenggara Barat. Siapa pun, termasuk aparat keamanan, yang diduga melakukan tindak kekerasan yang menewaskan warga harus ditindak.
"Presiden prihatin dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa di Bima. Presiden memerintahkan investigasi atas kasus itu. Kalaupun ada provokator yang memicu bentrok itu, harus ditangkap dan diadili," kata Julian.
Seperti diberitakan, bentrok di Bima berawal dari upaya aparat keamanan membubarkan aksi unjuk rasa warga yang memblokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Bima, 24 Desember lalu. Akibatnya, terjadi bentrokan yang menyebabkan tiga orang tewas serta lainnya luka-luka.
Korban tewas adalah Arief Rahman (19), dan Syaiful (17). Keduanya tewas setelah diterjang peluru yang diyakini berasal dari pihak aparat keamanan yang terdiri dari 250 personel Polres Kota Bima, 60 personel gabungan intel dan Bareskrim, serta 60 personel Brimob Polda NTB. Ketiga korban bersama puluhan pengunjuk rasa lainnya, menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape sejak 20 Desember 2011.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.