Ketidakharmonisan Bukan Alasan Kuat untuk Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai keretakan hubungan antara Fauzi Bowo-Prijanto kembali menyeruak pasca-pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana, ikut angkat bicara mengenai hal ini.

"Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Apalagi bagi pasangan pemimpin Jakarta, wajar jika ada perbedaan pendapat," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, di Jakarta, Senin (26/12/2011). ?

Menurutnya, sebagai Wakil Gubernur merupakan hal yang wajar jika Prijanto harus mengikuti Fauzi Bowo. Hal ini merupakan sebuah sistem yang biasa terjadi. Sehingga tidak semestinya hal ini dijadikan sebuah alasan untuk mundur dari jabatan yang tengah dijalani.

"Alasan disharmonisasi tidak cukup buat dijadikan alasan untuk mundur. DPRD akan meminta penjelasan mengenai hal ini," jelas Sani.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan bahwa dengan adanya pengunduran diri dari Wakil Gubernur ini menunjukkan pada masyarakat lemahnya kemampuan keduanya dalam mengatasi permasalahan yang sifatnya personal.

"Keduanya terlihat tidak mampu mengelola konflik ketidakharmonisan antarmereka dengan baik. Keputusan mundur ini cenderung persoalan personal antarkeduanya," ujar Siti.

Menurutnya, keputusan Prijanto untuk mundur juga tidak akan menarik simpati dari masyarakat jika berniat untuk membangun citra dan menaikkan angka akseptabilitas masyarakat. Dampak ini juga akan dirasakan oleh Fauzi Bowo, karena dinilai tidak mampu bekerja sama baik dengan pendampingnya.

"Kondisi ini tentu akan memanaskan pemilukada 2012 kalau mereka bedua saling bersaing. Tapi yang pasti efek dari pengunduran ini menunjukkan tren negatif bagi mereka berdua, dari sisi kepemimpinan," tandasnya.