Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis Besok, Belasan Ribu Orang Berunjuk Rasa Soal RUU Desa dan Agraria

Kompas.com - 11/01/2012, 19:01 WIB
R. Adhi Kusumaputra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Kamis (12/1/2012) besok, belasan ribu orang akan berunjuk rasa serentak di Jakarta dan kota-kota lainnya di 27 provinsi di Indonesia. Aksi damai ini ingin meminta perhatian pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria, lebih memberdayakan petani dan mengembalikan hak desa.

Aksi damai yang melibatkan belasan ribu orang ini dikerahkan 70-an organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria, Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Indonesia, Parade Nusantara.

"Meningkatnya konflik agraria, terakhir terjadi di Mesuji dan Bima, membuat kami berkumpul di sekretariat bersama, meminta pemerintah memulihkan hak-hak rakyat, mendorong agar sengketa dan konflik agraria diselesaikan. Kalau dibiarkan, ini akan menguras energi kita sebagai bangsa. Kami berharap DPR membentuk Pansus Konflik Agraria," kata Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ketika berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Rabu (11/1/2012) sore.

Kunjungan ke Kompas ini dipimpin anggota DPR Budiman Sudjatmiko yang juga Pembina Parade Nusantara, dihadiri Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Andrie S Wijaya, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan, Executive Director Sawit Watch Abetnego Tarigan, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Forqan, Sekjen Konsorsium Agraria Idham Arsyad. Mereka diterima Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Nababan mengatakan, RUU Desa sangat penting karena ada pelemahan desa. Harus ada pembaruan di desa. Demikian halnya dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga sangat penting ketika semuanya harus diimpor. Nelayan juga tidak mendapat proteksi akibat masuknya kapal-kapal asing.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, Serikat Petani dan Sekber ingin UU Pokok Agraria NO 5 1960, dipertahankan. "Kalaupun Pansus Konflik Agraria dibentuk, UU Pokok Agraria tak boleh diutak atik," tandasnya.

Ia menambahkan, justru yang ingin merampas tanah petani itulah yang menginginkan UU itu diganti. Karena itu Serikat Petani akan mempertahankan UU Pokok Agraria.

Executive Director Sawit Watch Abetnego Tarigan berpendapat, ada beberapa pasal dalam UU mendesak dicabut, antara lain UU Perkebunan dan UU Penanaman Modal. Pasal 20 UU Perkebunan misalnya, memberikan kewenangan pada perkebunan soal pengamanan swakarsa.

"Kalau ini dibiarkan, potensi konflik seperti Mesuji akan meledak. Dan konflik agraria, kalau tidak diingatkan, akan menjadi bom waktu. Ini sudah dilakukan Komunitas Suku Anak Dalam yang menduduki perkebunan Wilmar di Jambi," ungkapnya.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad mengingatkan, yang perlu dicermati dalam konflik agraria adalah keterlibatan TNI dan Polri. Karenanya ia meminta aparat bersenjata harus ditarik. "Kami amati bahwa pemerintahan hari ini tak punya solusi yang baik. Pada tahun 2012, tercatat 163 kasus agraria yang menewaskan 22 orang. Pemerintah hanya membentuk tim, tanpa ada solusi. Kami sudah ingatkan potensi konflik ini sejak tahun 2003. Dan potensi ini akan makin kuat setelah UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berlaku," tandas Idham.

Pembina Parade Nusantara Budiman Sujatmiko mengatakan, aksi ini melibatkan juga para kepala desa. "Petani ada di desa. Jadi kita minta hak-hak desa dikembalikan," katanya.

Budiman mengakui DPR sulit menyelesaikan kasus-kasus agraria dengan tuntas. "Saya akui beberapa teman anggota DPR adalah juga pemegang HPH," ungkapnya.

Jadwal aksi di Jakarta
Budiman memaparkan rencana aksi damai Kamis besok di Jakarta, yang rencananya diikuti ribuan orang dari berbagai elemen.

* Pukul 08.00, peserta aksi damai berkumpul di Masjid Istiqlal.
* Pukul 09.00, peserta berangkat ke Istana. Di sana, Budiman Sudjatmiko akan berpidato.
* Pukul 12.00, peserta berangkat ke Parkir Timur Senayan dengan bus. Ada kemungkinan jalan MH Thamrin dan Sudirman, Gatot Subroto ke arah Senayan terkena imbas macet karena bus-bus yang membawa peserta aksi akan berhenti di jalan protokol Jakarta.
* Pukul 13.00, peserta aksi menuju DPR. Di sana, semua anggota DPR yang pro RUU Desa diharapkan keluar menyambut peserta aksi.

Aksi di daerah

Bagaimana dengan aksi di daerah? Di sejumlah daerah, peserta aksi berencana langsung merebut lahan mereka. Rencanya aksi serentak dilakukan di 27 provinsi, dan setiap satu provinsi, aksi digelar di dua-tiga titik.

Jawa Timur
* Pelabuhan Ketapang-Lumajang
* Di Suramadu, peserta aksi akan menutup jembatan
* Madiun
* Malang

Jawa Tengah
* Di Solo Raya, peserta aksi berkumpul di pertigaan Kartosuro dan akan menutup jalan
* Di Kudus, peserta aksi berkumpul dengan buruh pabrik rokok
* Peserta dari Pati, Kendal, Batang, Temanggung berkumpul di Boyolali

Jawa Barat
* Peserta dari Majalengka, Cirebon, Indramayu, berkumpul di tol Cikampek dan berencana menutup jalan tol
* Peserta dari Pantura, juga berkumpul di Cikampek

Banten
Peserta aksi berkumpul di pintu tol Merak dan akan menutup pintu tol
 
Kalimantan
Hampir semua aliansi masyarakat adat ikut serta

Sumatera

* Di Sumatera Utara, aksi dilakukan diberbagai kabupaten
* Peserta dari Sumatera Selatan dan Lampung berkumpul di Sodong, Mesuji

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com