Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke: Kenaikan Upah Buruh Jadi Tidak Ada Artinya

Kompas.com - 06/03/2012, 18:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan upah buruh dan pekerja yang telah diperjuangkan menjadi tidak relevan jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diputuskan dinaikkan. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan efek domino terhadap kenaikan berbagai komponen.

"Akan ada kenaikan ongkos produksi, transportasi, bahan-bahan pokok, tarif dasar listrik, dan lain-lain. Artinya, keputusan kenaikan upah tahun 2012 tidak ada artinya bagi buruh dan pekerja," kata Rieke Diah Pitaloka, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Rieke mengatakan, kenaikan upah buruh dan pekerja sudah diperjuangan dengan susah payah. Kenaikan upah itu, tambah dia, berdasarkan hasil survei pasar sesuai kondisi sebelum kenaikan harga BBM. Tentunya, kata dia, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi industri dalam negeri, khususnya menengah ke bawah.

"Akhirnya berdampak pemiskinan buruh dan hilangnya lapangan kerja baik dalam bidang industri, pertanian, maupun perikanan," pungkas anggota Komisi IX itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR masih menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai kenaikan BBM bersubsidi untuk dibahas di DPR. Begitu pula seluruh fraksi akan bersikap setelah ada keputusan pemerintah.

"Meskipun kebanyakan dari kita mempersilahkan (menaikkan harga BBM) karena terjadi kontraksi ekonomi yang luar biasa jika tidak segera diambil keputusan mengenai masalah itu. Tapi pandangan fraksi memang belum satu bahasa. Yang di Setgab (Sekretariat Gabungan), saya melihatnya perbedaanya tipis," ucap Priyo.

"Tapi siapa tau pemerintah membatalkan niat itu. Kalau membatalkan, kami no comment terhadap itu semua. Karena sudah jelas lewat Komisi VII, kami sudah berikan pandangan membuka pambahasan, pintu selabar-lebarnya kepada pemerintah untuk memberi keputusan mengenai hal itu," tambah Priyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com