Fauzi Bowo Calon Gubernur DKI Terkaya

Kompas.com - 20/03/2012, 18:33 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari lima calon gubernur DKI Jakarta yang melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fauzi Bowo tercatat sebagai yang terkaya.

Berdasarkan laporan harta kekayaan negara (LHKPN) yang diakses di KPK, Selasa (20/3/2012), harta Fauzi Bowo alias Foke mengungguli empat calon lain yang juga melaporkan LHKPN mereka.

Foke tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 31 Mei 2007 dan 26 Juli 2010. Pada 2007, total harta Foke mencapai Rp 33 miliar dan 150.000 dollar Amerika Serikat. Kemudian pada 2010, harta calon gubernur (cagub) yang mendapat dukungan Partai Demokrat ini mencapai Rp 46,93 miliar dan 200.000 dollar Amerika Serikat.

Setelah Foke, menyusul Joko Widodo yang memiliki total harta Rp 18 miliar dan 9.483 dollar Amerika Serikat per 28 Februari 2010.

Harta kekayaan Joko Widodo alias Jokowi yang masih menjabat Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu meningkat dibandingkan tahun 2008. Pada 2008, harta Jokowi yang dilaporkan ke KPK senilai Rp 14 miliar ditambah 4.437 dollar Amerika Serikat.

Kemudian, menyusul Alex Noerdin dengan total harta Rp 10,6 miliar per 1 September 2006. Alex yang masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan itu tidak tercatat melaporkan hartanya lagi selain 2006.

Lalu, di urutan keempat ada Hidayat Nur Wahid dengan total harta senilai Rp 6 miliar ditambah 10.706 dollar Amerika Serikat yang dilaporkan pada Desember 2009. Harta Hidayat, anggota Komisi I DPR, itu meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pada Desember 2006. Saat itu, kekayaan Hidayat hanya Rp 455 juta ditambah 5.000 dollar Amerika Serikat.

Terakhir, calon independen Hendardji Soepandji. Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat itu tercatat melaporkan hartanya pada 25 November 2007 dan 31 Oktober 2008. Total harta Hendardji pada 2007 mencapai Rp 4,945 miliar dan pada 2008 meningkat menjadi Rp 5,036 miliar.

Calon lainnya, Faisal Basri, tidak memiliki catatan LHKPN di KPK karena yang bersangkutan bukan pejabat atau penyelenggara negara sehingga tidak wajib melapor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.