Fauzi Bowo Calon Gubernur DKI Terkaya

Kompas.com - 20/03/2012, 18:33 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari lima calon gubernur DKI Jakarta yang melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fauzi Bowo tercatat sebagai yang terkaya.

Berdasarkan laporan harta kekayaan negara (LHKPN) yang diakses di KPK, Selasa (20/3/2012), harta Fauzi Bowo alias Foke mengungguli empat calon lain yang juga melaporkan LHKPN mereka.

Foke tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 31 Mei 2007 dan 26 Juli 2010. Pada 2007, total harta Foke mencapai Rp 33 miliar dan 150.000 dollar Amerika Serikat. Kemudian pada 2010, harta calon gubernur (cagub) yang mendapat dukungan Partai Demokrat ini mencapai Rp 46,93 miliar dan 200.000 dollar Amerika Serikat.

Setelah Foke, menyusul Joko Widodo yang memiliki total harta Rp 18 miliar dan 9.483 dollar Amerika Serikat per 28 Februari 2010.

Harta kekayaan Joko Widodo alias Jokowi yang masih menjabat Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu meningkat dibandingkan tahun 2008. Pada 2008, harta Jokowi yang dilaporkan ke KPK senilai Rp 14 miliar ditambah 4.437 dollar Amerika Serikat.

Kemudian, menyusul Alex Noerdin dengan total harta Rp 10,6 miliar per 1 September 2006. Alex yang masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan itu tidak tercatat melaporkan hartanya lagi selain 2006.

Lalu, di urutan keempat ada Hidayat Nur Wahid dengan total harta senilai Rp 6 miliar ditambah 10.706 dollar Amerika Serikat yang dilaporkan pada Desember 2009. Harta Hidayat, anggota Komisi I DPR, itu meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pada Desember 2006. Saat itu, kekayaan Hidayat hanya Rp 455 juta ditambah 5.000 dollar Amerika Serikat.

Terakhir, calon independen Hendardji Soepandji. Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat itu tercatat melaporkan hartanya pada 25 November 2007 dan 31 Oktober 2008. Total harta Hendardji pada 2007 mencapai Rp 4,945 miliar dan pada 2008 meningkat menjadi Rp 5,036 miliar.

Calon lainnya, Faisal Basri, tidak memiliki catatan LHKPN di KPK karena yang bersangkutan bukan pejabat atau penyelenggara negara sehingga tidak wajib melapor.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

    Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

    Megapolitan
    Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

    Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

    Megapolitan
    Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

    Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

    Megapolitan
    Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

    Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

    Megapolitan
    Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

    Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

    Megapolitan
    Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

    Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

    Megapolitan
    Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

    Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

    Megapolitan
    Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

    Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

    Megapolitan
    Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

    Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

    Megapolitan
    Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

    Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

    Megapolitan
    3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

    3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

    Megapolitan
    Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

    Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

    Megapolitan
    3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

    3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

    Megapolitan
    Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

    Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

    Megapolitan
    Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

    Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X