Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Mahasiswa Jangan Terprovokasi

Kompas.com - 27/03/2012, 20:54 WIB
Ester Lince Napitupulu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengingatkan mahasiswa yang ikut berunjuk rasa terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terprovokasi saat berada di lapangan. Seruan ini terkait adanya laporan aksi mahasiswa di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, yang mengarah pada tindakan anarkis.

"Demonstrasi tidak dilarang. Yang dilarang adalah tindakan anarkis, yang bagi mahasiswa dengan basis gerakan moral justru akan mencederai keikutsertaan dan nilai yang diperjuangkannya," tutur Nuh, Selasa (27/3/2012) di Jakarta.

Nuh mengajak dan meminta para pimpinan perguruan tinggi untuk menggelar dialog dan diskusi publik sekaligus memfasilitasinya. Tujuannya untuk menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM secara akademik. "Ini penting, karena kampus sebagai pilar gerakan intelektualitas. Kalangan kampus perlu mendiskusikannya dan mengedepankan pemikiran-pemikiran kritis konstruktif," kata Nuh.

Mendikbud meminta aparat keamanan untuk bersabar dalam menghadapi aksi mahasiswa. Tetapi aparat juga diminta tidak segan-segan bertindak tegas jika mahasiswa sudah mengarah ke tindakan anarkis.

Dalam menyikapi kenaikan harga BBM, Kemendikbud memberi tambahan subsisi bagi siswa miskin, yang diajukan dalam APBN Perubahan 2012. Subsidi siswa miskin yang sebelumnya menyasar sekitar enam juta orang ditingkatkan untuk 14 juta peserta didik. "Jumlah itu diharapkan tidak hanya menjangkau mereka dari kelompok miskin, tetapi juga mereka yang hampir miskin akibat kenaikan harga BBM," kata Nuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com