Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh Langkah Konkrit Kembangkan Pangan Lokal

Kompas.com - 04/04/2012, 21:17 WIB
Frans Sarong

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com -- Sosialisasi gerakan Sehari Tanpa Nasi layak direspons dengan apresiasi tinggi, karena diharapkan akan berdampak pada peningkatan konsumsi pangan lokal. Namun demikian, poin penting dan paling utama seiring ajakan itu adalah aksi konkrit mendorong pengembangannya di berbagai daerah hingga ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau.

Pandangan tersebut disampaikan secara terpisah oleh Ketua Yayasan Cinta Alam Pertanian, Maria Loretha di Adorana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Puji Sumedi dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) di Jakarta, Rabu (4/4/2012). Keduanya dimintai pendapat terkait ajakan Menteri Pertanian Suswono agar masyarakat mengurangi konsumsi nasi.

Langkah itu, menurut Suswono, sebagai upaya membangun ketahanan pangan, mendorong hidup lebih sehat, sekaligus meningkatkan konsumsi pangan lokal. Suswono menyampaikan ajakannya itu dalam sosialisasi gerakan Sehari Tanpa Nasi di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012).

Maria Loretha adalah petani pelestari sejumlah sumber pangan lokal NTT, seperti sorgum, jewawut, beras hitam dan jelai. Bersama suaminya, Jeremias Lethor, ia menekuni usahanya itu di kampungnya di Waiotan, Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Atas perjuangannya itu, Maria dianugerahi Kehati Award tahun 2012. Sementara Yayasan Kehati yang pendirinya antara lain Prof Dr Emil Salim, 18 tahun lalu, secara khusus mendukung dan memfasilitasi berbagai aktivitas, konservasi serta penggunaan biodiversitas di Indonesia secara berkelanjutan.

"Saya sangat setuju dengan gerakan Sehari Tanpa Nasi. Gerakan itu sepantasnya mendapat dukungan luas dari berbagai pihak di Indonesia demi ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras," tutur Maria.

Menurut dia, persoalan serius yang bakal menghadang adalah ketersediaan pangan lokal yang langka dan sangat mahal. Sebagai contoh di NTT, jagung bose, jagung pipilan yang sudah dipisahkan dari kulit luarnya harganya antara Rp 18.000 hingga Rp 25.000 per kg, yang berarti setara 2 kg atau 3 kg beras.

Ia mengemukakan, NTT adalah daerah yang sangat potensial dengan berbagai jenis pangan lokal seperti jagung, sorgum, jewawut, jelai, umbia, putak (dari gewang sebangsa palem) bahkan juga umbi hutan, gadung. Yang diperlukan, kata dia, adalah mendorong pengembangannya dan secara terus menerus mengampanyekan manfaat dan nilai gizi lebih dalam pangan nonberas tersebut.

Puji Sumedi menjelaskan, gerakan Sehari Tanpa Nasi merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. "Gerakan ini akan efektif jika dilakukan bersama dari tingkat nasional hingga daerah. Fokusnya adalah mengganti beras dengan pangan lokal, bukan gandum," katanya.

Ia mengemukakan, jika kemudian pemerintah serius mengembangkan gerakan tersebut, makna positifnya adalah konsumsi beras orang Indonesia akan menurun, sementara konsumsi pangan lokal meningkat. "Yang perlu mendapat perhatian serius seiring gerakan ini adalah ketersediaan sumber pangan lokal dengan harga yang setara. Jika ternyata pangan lokal sulit diperoleh dan harganya lebih mahal, maka orang cenderung akan memilih harga yang murah. Apalagi, lidah kita sudah terbiasa dengan nasi beras sejak lama," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com