Perbaiki Layanan Transjakarta

jakarta, kompas - Sejumlah bus transjakarta mogok pada Senin (21/5). Kelancaran operasional bus transjakarta terganggu dan penumpang dirugikan. Mogoknya bus merupakan salah satu gambaran masih buruknya pelayanan bus transjakarta. Untuk itu, perbaikan pelayanan mutlak diwujudkan.

Bus mogok akibat masalah teknis seperti yang dialami bus JMT-029 (PGC-Ancol) di Halte Tegalan, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin siang, amat disesalkan Koordinator Komunitas Suara Tranjakarta David Tjahjana.

Bus bercat abu-abu itu mogok akibat kerusakan pada bagian transmisi. Penumpang dipindahkan ke bus yang ada di belakang bus yang mogok.

Bus B 7044 IX itu mogok pukul 10.00 dan baru bisa dipindahkan tiga jam kemudian.

Selama tiga jam itu, busway di sisi barat Jalan Matraman Raya ditutup. Bus transjakarta Koridor V yang melintasi jalur itu harus memakai satu dari lima lajur Jalan Matraman Raya di sisi barat.

Selain itu, penumpang dari selatan ke utara juga tidak bisa naik dari Halte Slamet Riyadi, Tegalan, dan Matraman I di sepanjang Jalan Matraman Raya. Untuk menuju utara, penumpang harus naik dari Kebon Pala, sebelum Slamet Riyadi, atau Salemba Carolus, setelah Matraman I. Namun, untuk menuju kedua halte itu, penumpang menggunakan angkutan lain.

Jalur menuju selatan atau busway sisi timur, Matraman I, Tegalan, dan Slamet Riyadi masih bisa melayani penumpang.

David menilai, bus mogok akibat kerusakan teknis seharusnya tidak terjadi. ”Katanya sebelum bus diberangkatkan, diperiksa. Namun, kenapa masih terjadi kendala teknis,” katanya.

Bus mogok, lanjut David, jangan dianggap sepele. Masalah itu menggambarkan kualitas pelayanan yang buruk. Apalagi, tidak ada kompensasi untuk penumpang yang sebenarnya jengkel akibat perjalanannya terganggu. ”Ini kan bisa membuat kami kehilangan kepercayaan terhadap transjakarta,” katanya.

Dari kasus itu, menurut David, BLU Transjakarta Busway dan Pemprov DKI Jakarta perlu segera menetapkan standar pelayanan minimal (SPM). Bus transjakarta sudah beroperasi tujuh tahun, tetapi SPM belum ada. ”Padahal itu jelas diperlukan agar petugas di lapangan tahu apa yang harus diperbuat ketika terjadi masalah dan penumpang tahu apa haknya,” katanya.