Mendesak, Transisi Kelembagaan Pengelola Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Transisi kelembagaan pengelola Transjakarta harus segera diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Tanpa perubahan kelembagaan, pengembangan Transjakarta akan sulit.

Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo dan Direktur Institute for Transportation and Development Policy Yoga Adiwinarto, Rabu (20/6/2012) di Jakarta.

Saat ini, pengelolaan Transjakarta dilakukan oleh badan layanan umum (BLU). Idealnya, dengan 11 koridor dan pengangkutan sekitar 360.000 penumpang per hari, Transjakarta dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

"Kalau dipertahankan seperti saat ini, akan sulit mengembangkan Transjakarta sesuai dengan perkembangan yang dinamis di lapangan," kata Yoga.

Dia mencontohkan, perbaikan jembatan yang rusak atau optimalisasi halte tidak bisa dilakukan cepat karena harus melewati beragam prosedur birokrasi. Bila pengelola Transjakarta berstatus BUMD, akan mudah melakukan perbaikan atas kerusakan infrastruktur.

Saat ini, proses pengesahan BUMD Transjakarta masih terhenti di DPRD Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sudah memasukkan rancangan peraturan daerah tentang Transjakarta ke DPRD.