Foke Perlu Konsisten Jaga Kebersamaan Warga DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Selaku calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo diharapkan bisa konsisten dalam menjaga kebersamaan dalam kebhinekaan warga DKI Jakarta.

Komitmen tersebut bisa ditunjukkan dengan tindakan tegas untuk menghilangkan isu SARA yang berkembang dalam Pemilukada DKI Jakarta saat ini.

"Sepatutnya yang bersangkutan konsisten. Ketika dia mengatakan isu SARA tidak boleh digunakan, berarti harus ada konsistensi. Pemimpin itu dilihat dari konsistensinya, kalau dia bisa jaga maka muncul trust (kepercayaan) dari warga," kata Siti Zuhro, pengamat politik dari LIPI saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/7/2012).

Foke sendiri sebenarnya sudah menyampaikan teguran terbuka melalui media massa untuk tidak menggunakan isu SARA untuk menyerang pesaingnya dalam Pemilukada DKI, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, keseriusannya berupa teguran langsung kepada pendukungnya masih diragukan lantaran isu SARA masih terus berkembang. Menurut hasil pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) isu SARA kebanyakan disebarkan melalui SMS dan pesang singkat Blackberry (BBM).

Selain itu, isu SARA juga menyebar melalui poster dan kegiatan keagamaan. Menurut Siti, seharusnya calon petahana memiliki keunggulan jika bisa mengangkat capaian tertentu dalam periode kepemimpinan sebelumnya. Capaian tersebut seharusnya tinggal dioleh menjadi program peningkatan yang dikomunikasikan kepada calon pemilih.

"Sebetulnya kalau incumbent populis, sudah tidak sulit meraih dukungan masyarakat. Pencapaian-pencapaian incumbent bisa dengan mudah disosialisasikan. Visi misi ke depan yang dipaparkan, itu yang harus dikontestasikan," imbuh dia.

Hal senada disampaikan pengamat politik Universitas Nasional YF Ansy Lema. Menurut dia, pemimpin Jakarta yang sejati adalah pribadi yang bisa merangkul kebhinekaan warga menjadi kebersamaan yang utuh, bukan sebaliknya, menciptakan dikotomi dalam masyarakat.

"Pemimpin Jakarta harus bisa merangkul semua warga Jakarta dari berbagai latar belakang etnis, agama dan golongan. Komitmen itu harus diucapkan pemimpin lewat tindakan nyatanya, bukan seledar verbalisme. Pemimpin harus menjadi perekat warga Jakarta, tidak boleh ada dikotomi antara penduduk asli dan pendatang," tandas pemandu acara dialog politik di salah satu stasiun TV itu.

Jika masih ada pemimpin yang menayomi segala hal yang berbau SARA, Ansy menilai hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi yang tidak layak dikedepankan dalam Pemilukada.

Kontestasi yang sehat dalam pandangan Ansy adalah mengedepankan rekam jejak, visi, misi dan program kerja para kandidat untuk memajukan Jakarta, bukan mengolah isu SARA.

Berkaca dari hasil putaran pertama Pemilukada DKI, baik Siti maupun Ansy meyakini isu tersebut tidak akan berpengaruh signifikan bagi pilihan warga. Siti menilai pemilih Jakarta sudah cukup rasional untuk tidak termakan isu sempit.

Sementara itu, Ansy bahkan menilai memainkan isu SARA bisa membuahkan antitesis bagi pihak penyebarnya. "Kita harapkan Pilkada DKI jadi "role model" bagi Pilkada yang rasional dengan kontestasi program bukan memunculkan isu-isu yang dimanfaatkan untuk komoditi politik," kata Siti.

"Politisasi isu SARA untuk kepentingan politik kekuasaan semakin tidak laku, dan hanya akan menimbulkan antipati warga Jakarta terhadap pelaku yang menghembuskan isu SARA," ujar Ansy mencermati.