Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai-partai di Parlemen Siap Verifikasi

Kompas.com - 30/08/2012, 22:58 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai yang memiliki kursi di parlemen siap untuk melakukan verifikasi ulang sebagai peserta Pemilu 2014.

Selain itu merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditaati, mereka mengaku telah memiliki berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk proses verifikasi yang ditangani di Komisi Pemilihan Umum.

Kesiapan disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa, dan Ketua Dewan Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto, secara terpisah di Jakarta, Kamis (30/8). Ketiganya menegaskan, bahwa mereka menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu lalu.

Mahkamah memerintahkan seluruh partai politik, baik lama maupun baru, memiliki kursi di parlemen atau tidak, untuk mengikuti verifikasi di Komisi Pemilihan Umum untuk jadi peserta Pemilu 2014. Itu merupakan hasil uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, khususnya pasal 8 ayat (1) tentang verifikasi partai politik.

Idrus Marham mengungkapkan, hasil sidang MK merupakan keputusan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia sehingga harus ditaati semua pihak. "Untuk verifikasi ulang, seluruh partai harus mengikuti. Kita menaati, menghormati, dan menjalankan keputusan MK," katanya.

Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, PAN menghormati dan melaksanakan apa pun keputusan MK. Partai ini tengah melakukan program pembentukan kepengurusan sampai tingkat rayon.

Tanpa menjadi prasyarat Pemilu pun, program itu sudah menjadi bagian dari proses konsolidasi internal di partai yang berusia 14 tahun itu.

"Jadi, kami memang sudah siap," katanya. Saan Mustopa mempertanyakan verifikasi yang diberlakukan untuk semua partai itu, terutama dilihat dari prinsip keadilan dan kesetaraan.

"Apakah akan disamakan partai baru dengan partai lama yang sudah hadir di parlemen, bahkan berpuluh-puluh tahun? Terlepas dari itu, kami siap untuk verifikasi. Infrastruktur partai kami sudah melebihi persyaratan verifikasi," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com