Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Gerindra Jadikan Prabowo Presiden 2014

Kompas.com - 03/09/2012, 19:52 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, Partai Gerindra akan mengerahkan semua kemampuannya untuk menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada pemilu 2014 mendatang.

"Target kami adalah menang. Dan menjadikan Prabowo sebagai Presiden,"ungkapnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2012).

Menurutnya, Gerindra menargetkan sebagai pemenang pemilu 2014. Ia mengakui bahwa untuk mencapai hasil tersebut tidaklah mudah, namun dengan popularitas Prabowo, Muzani yakin suara partai akan terdongkrak dengan cepat.

Partai Gerindra sangat optimistis dengan target tersebut, lanjut Muzani, karena pada tahun ini, kepengurusan partai berlambang burung garuda tersebut meningkat dua kali lipat dari pemilu 2009 lalu.

"Dibandingkan dari kepengurusan yang ada sebelumnya, saat ini meningkat dua kali lipat dari pemilu sebelumnya," jelasnya.

Seperti diberitakan, Jaringan Suara Indonesia (JSI) melakukan survei untuk melihat calon presiden terpopuler di Pemilu 2014 nanti. Survei dilakukan dari tanggal 17-21 Juli terhadap 1.200 responden.

Hasilnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas mengalahkan lima kandidat lainnya. Dukungan kepada Prabowo mencapai 64,3 persen.

Survei tersebut menggunakan teknik multi stage random sampling dengan margin error 2,9 persen. Berikut urutan enam capres 2014 berdasarkan survei JSI: - Prabowo 64,3 persen, Hatta Rajasa 50,3 persen, Aburizal Bakrie 50,1 persen, Megawati 48,7 persen, Dahlan Iskan 36,0, dan Mahfud MD 31,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com