Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marak Terorisme, TNI Harus Jadi Perekat Bangsa

Kompas.com - 17/09/2012, 20:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan, prajurit TNI harus bertindak sebagai perekat bangsa demi menciptakan kondisi keamanan negara yang kondusif. Tugas tersebut wajib dilakukan oleh para prajurit, lebih-lebih setelah melihat maraknya aksi teror dan konflik di sejumlah daerah.

Demikian amanat Panglima TNI yang dibacakan Kepala Bagian Pembinaan Hukum TNI Mayor Jenderal TNI S Supriyatna pada upacara bendera tujuh belasan yang diikuti oleh segenap personel Mabes TNI baik militer maupun pegawai negeri sipil (PNS) di Lapangan Upacara Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (17/9/2012). Melalui siaran pers kepada wartawan, Agus menegaskan bahwa fungsi perekat bangsa tersebut wajib dilakukan para prajurit untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang cinta damai dan religius.

"Maraknya unjuk rasa yang sering menyerang aparat, maraknya konflik berlatar belakang SARA, maraknya konflik hak atas tanah adat akhir-akhir ini, mengindikasikan adanya skenario yang didalangi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda dan kepentingan tertentu," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Agus memaparkan lima pedoman yang harus dilakukan para prajurit dalam mengawal dan mengamankan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman itu meliputi implementasi sila Ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan kewaspadaan nasional akan praktik makar, kewaspadaan terorisme, dan membantu peningkatan kesejahteraan.

"Terkait aksi terorisme dan mengantisipasi terjadinya konflik komunal, kepada satuan teritorial agar menghidupkan kembali Lima Kemampuan Teritorial yang di dalamnya termasuk intelijen teritorial, sehingga peristiwa tidak terulang dan tidak menular ketempat lain," ujarnya.

Panglima TNI juga menginstruksikan kepada seluruh unsur di bawahnya untuk meningkatkan dan mempertahankan jati diri TNI yang selalu memegang teguh disiplin. Hanya dengan displin nasional inilah bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com