Pemkot Palembang Terbaik dalam Inisiatif Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, meraih nilai tertinggi dalam upaya melawan antikorupsi. Nilai itu diperoleh berdasarkan Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) tahun 2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

PIAK merupakan program KPK untuk membangun sistem antikorupsi di instansi pemerintah dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi. Hasil PIAK ini diumumkan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/10/2012). Menurut penilaian KPK, Pemkot Palembang memperoleh skor PIAK sebesar 7,38.

"Palembang meningkat signifikan dan itu ada korelasi positifnya, salah satunya retribusinya naik," kata Busyro.

Setelah Palembang, ada Pemkot Manado dengan skor 7,23, lalu Pemkot Medan dengan nilai 7,15. Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan KPK, Dian Patria, mengatakan bahwa daerah-daerah ini mengikuti PIAK secara sukarela. Tahun ini, ada 13 pemerintah yang mengikuti PIAK.

Dian mengatakan, skor PIAK ditentukan melalui sejumlah indikator. Indikator itu meliputi ada/tidaknya kode etik yang menjadi pedoman perilaku pegawai, transparansi manajemen sumber daya manusia, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), transparansi pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengaduan masyarakat yang dibuat, respons atas evaluasi KPK dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kegiatan mempromosikan antikorupsi di instansi masing-masing.

"Di luar indikator utama, kita juga mengukur indikator inovasi, apakah ada inovasi-inovasi lain yang ingin disampaikan ke KPK," kata Dian.

Perwakilan Pemkot Palembang yang hadir dalam jumpa pers tersebut mengatakan bahwa pemkotnya sudah tiga kali ikut PIAK. Hasil penilaian inisiatif antikorupsi ini, menurutnya, menjadi alat memotivasi internal Pemkot Palembang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

Selain pemerintah daerah, PIAK juga diikuti 23 instansi pusat yang terdiri dari 18 kementerian, 3 badan, Mahkamah Agung, dan Sekretariat Jenderal DPR. Lima kementerian dengan skor PIAK terbaik adalah Kementerian Perhubungan (7,65), Kementerian Perdagangan (7,49), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (7,23), Kementerian Dalam Negeri (6,99), dan Kementerian Kehutanan (6,99).

Adapun nilai PIAK nasional tahun ini mencapai 5,34 dengan nilai indikator utama 5,85 dan indikator inovasi 2,45. "Nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai rata-rata seluruh peserta PIAK. Nilai standar minimal PIAK yang ditetapkan oleh KPK adalah 6," kata Dian.