Diperlukan "Jokowi Meter" sebagai Gerakan Tagih Janji

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena maraknya sosial media seperti Facebook, Twitter, Petisi Online dan sebagainya untuk digunakan sebagai kontrol politik pemerintahan semakin diakui keberadaannya. Fenomena media sosial ini juga nampak terlihat pada kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri jilid pertama, kasus Prita versus RS Omni, Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, Pilkada DKI putaran kedua, dan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan yaitu kisruh Kompol Novel Baswedan. Fenomena ini diperkirakan akan terus berlanjut.

Pengasuh situs perubahan sosial www.change.org Indonesia, Usman Hamid mengatakan, pasca Pilkada DKI putaran kedua, media sosial dapat digunakan sebagai gerakan tagih janji dan mengontrol pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. "Jadi semacam gerakan tagih janji atau gerakan untuk mengontrol dan mengawasi janji-janji yang diucapkan Jokowi-Basuki selama kampanye. Apakah itu janji berupa mengatasi kemacetan atau berupa mengatasi kebanjiran ataukah hal-hal yang berkaitan dengan sarana transportasi," kata Usman Hamid, di Jakarta, Selasa, (9/10/2012).

Media sosial, menurut Usman Hamid, juga bisa menjadi ruang untuk solidaritas warga, alat politik perubahan, alat pelengkap dari aktivis untuk melakukan perubahan. "Semakin ke sini, masyarakat semakin kerap mengakses digital dan menjadi sumber info utama terutama bagi warga Jakarta. Sebanyak 52 persen lebih dari Facebookers ada di Jakarta, 19 juta pengguna twitter ada di Jakarta. Menurut saya ini harus ditempatkan menjadi alat positif untuk mengawal perubahan, untuk kontrol politik warga terhadap Jakarta," paparnya.

Bahkan, lanjut Usman, warga Jakarta harus dapat membuat "Jokowi Meter" sebagai parameter untuk mengontrol janji-janji Jokowi-Basuki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. "Kalau mau dibikin jangka panjang kontrol politiknya juga bisa, seperti di Amerika ada Obama Meter, mungkin kita perlu buat Jokowi Meter. Untuk melihat program dia apa saja dan bagaimana kinerja dia. Apakah pernyataannya konsisten. Tapi untuk menggerakkan itu tidak cukup hanya di ruang digital saja tapi juga perlu dibawa ke ruang nyata," ujar Usman yang juga merupakan Direktur Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Di Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, pendukung pasangan calon Faisal Basri-Biem Benjamin mendapat paling banyak dukungan di twitter. Sementara itu, untuk Pilkada DKI putaran kedua, dukungan untuk pasangan Jokowi-Basuki tampak mengungguli dari pesaingnya, pasangan Foke-Nara.

Namun, sambung Usman, kekuatan media sosial tidak bisa menjawab semua permasalahan, melainkan menjadi sarana untuk mempercakapkan usulan-usulan bagi pemerintah.