Massa dan Aparat Saling Klaim Disetujui Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa pengunjuk rasa dan aparat Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Muara Angke saling klaim mendapat persetujuan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan tempat grosir ikan. Sebelum bubar, Senin (29/10/2012) siang, kedua pihak bertahan dengan argumen masing-masing.

Massa yang didampingi Jaringan Rakyat Miskin Kota menyatakan bertemu dengan Jokowi Minggu malam terkait pembongkaran sebagian rumah di kawasan itu. Menurut mereka, Jokowi meminta UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Muara Angke menghentikan seluruh pekerjaan sampai ada kesepakatan dan solusi yang lebih baik.

Sebaliknya, pihak UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Muara Angke menyatakan bertemu Jokowi Senin pagi. Hasil pertemuan itu, menurut Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Muara Angke, Iwan Sudarmawan, Jokowi meminta pihaknya melanjutkan pekerjaan.

Sesuai rencana, Pemerintah DKI Jakarta akan menambah kapasitas pasar grosir ikan Muara Angke dari 800 lapak saat ini menjadi 2.000 lapak. Kawasan pengembangan berada di area yang dikelola UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Muara Angke yang mulai dihuni pendatang sejak tahun 1998.

"Pasar grosir yang ada saat ini sudah tak mampu menampung aktivitas perdagangan sehingga truk-truk kerap bongkar muat di jalanan. Pedagang juga menggelar dagangan di luar pasar," kata Iwan.

Menurut Iwan, pihaknya menunggu instruksi apakah pekerjaan akan dilanjutkan atau tidak. "Jika ternyata harus dilanjutkan, kami berharap massa menerima," ujarnya.