Ditanya soal hasil kajian proyek MRT, Basuki mengatakan, Gubernur Joko Widodo akan mengaturnya. Jokowi masih meminta kajian dari PT MRT Jakarta tentang proyek itu, terutama tentang biaya pembangunan per kilometer, potensi penumpang, dan jalur.
Muncul pula desakan kuat dari masyarakat agar proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dikaji ulang. Masyarakat, ahli transportasi, dan ahli tata kota menolak karena
proyek ini dinilai salah tempat dan salah penggunaan teknologi. ”Kami rasa ada kekurangan dalam analisis dampak lingkungan proyek ini. Sarana transportasi jangan sampai justru melanggar hak masyarakat,” kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta
”Di jalur itu sudah ada rute bus transjakarta, Jalan Tol TB Simatupang, dan jalan layang Antasari yang sedang dibangun. Angkutan massal sekelas MRT yang bisa mengangkut ratusan ribu penumpang sekali jalan apa tidak lebih baik dibangun di poros Depok-Jakarta, Tangerang-Jakarta, atau Bekasi-Jakarta yang melayani jutaan komuter. Kami curiga kajian proyek ini asal-asalan atau tidak sesuai kondisi saat ini,” kata Ngadiran dari Masyarakat Peduli MRT.
Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, kajian amdal dan teknis MRT memang dilakukan tahun 1985. Akan tetapi, kajian saat itu sudah mencakup perhitungan proyeksi perkembangan masa kini.