Alihkan Subsidi untuk MRT
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodo, Sabtu (3/11), mengatakan, pemerintah perlu mengambil alih proyek mass rapid transit (MRT) sehingga ada subsidi untuk keberlangsungannya. ”Jadi kalau ada kekhawatiran nanti keretanya tidak penuh, sebenarnya tidak perlu. Untung ruginya tidak bisa diukur dengan level perusahaan karena ini proyek pemerintah. Makanya ada subsidi di situ,” katanya.
Jika dikelola swasta, kemungkinan keberlangsungan MRT bisa kolaps. Pihak swasta, menurut Sutanto, berpikir, jika tidak untung dalam 3-5 tahun tentu mereka menolak investasi. Sebagai proyek pemerintah, pada penghitungan awal sudah dikalkulasi bahwa pengembalian utang pinjaman dilakukan dalam 40 tahun dengan periode tunai 10 tahun.
”Jadi jelas dalam penghitungan itu sudah pasti termasuk kereta penuh atau kosong. Makanya tadi saya bilang, boleh-boleh saja rugi keretanya. Itulah gunanya subsidi, mengalihkan subsidi bahan bakar,” ujar Sutanto.
Keuntungan pun bukan semata-mata datang dari penjualan tiket. Ada keuntungan sampingan, seperti berkurangnya subsidi bahan bakar minyak karena banyak orang beralih menggunakan MRT. Harga properti di sekitar jalur-jalur MRT pun terdongkrak. Dari segi lingkungan, terjadi pengurangan emisi bahan bakar.
Dalam pertemuan dengan LTA Singapura, terungkap bahwa pembangunan MRT terbaru di Singapura menelan biaya Rp 2 triliun-Rp 3 triliun per kilometer. Dibandingkan dengan biaya pembangunan MRT di Jakarta yang mencapai sekitar Rp 1 triliun per kilometer, harga di Singapura tentu lebih mahal.
Namun, lanjut Sutanto, proyek MRT Singapura murni dibangun dengan dana pemerintah, tak seperti di Jakarta yang dibangun dengan dana pinjaman dari Jepang. ”Pemerintah Singapura membangun infrastruktur, membeli rolling stock berupa gerbong dan keretanya, kemudian menyerahkan kepada operator untuk mengoperasikannya dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan,” ujar Sutanto.
Teknologi yang digunakan oleh Singapura memang berbeda dengan Jakarta. Di Singapura, gerbong berjalan tanpa masinis sehingga menuntut persinyalan yang sempurna dan akurat. Sementara di Jakarta, MRT masih dijalankan masinis.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dari pengalaman Singapura itu, Jakarta bisa belajar membangun MRT yang memadai. ”Meskipun MRT kita berbeda dengan Singapura, kita bisa belajar dari prinsip manajemen atau sistem tiket dari mereka,” katanya.
Ditanya soal hasil kajian proyek MRT, Basuki mengatakan, Gubernur Joko Widodo akan mengaturnya. Jokowi masih meminta kajian dari PT MRT Jakarta tentang proyek itu, terutama tentang biaya pembangunan per kilometer, potensi penumpang, dan jalur.
Muncul pula desakan kuat dari masyarakat agar proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dikaji ulang. Masyarakat, ahli transportasi, dan ahli tata kota menolak karena
proyek ini dinilai salah tempat dan salah penggunaan teknologi. ”Kami rasa ada kekurangan dalam analisis dampak lingkungan proyek ini. Sarana transportasi jangan sampai justru melanggar hak masyarakat,” kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta
”Di jalur itu sudah ada rute bus transjakarta, Jalan Tol TB Simatupang, dan jalan layang Antasari yang sedang dibangun. Angkutan massal sekelas MRT yang bisa mengangkut ratusan ribu penumpang sekali jalan apa tidak lebih baik dibangun di poros Depok-Jakarta, Tangerang-Jakarta, atau Bekasi-Jakarta yang melayani jutaan komuter. Kami curiga kajian proyek ini asal-asalan atau tidak sesuai kondisi saat ini,” kata Ngadiran dari Masyarakat Peduli MRT.
Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, kajian amdal dan teknis MRT memang dilakukan tahun 1985. Akan tetapi, kajian saat itu sudah mencakup perhitungan proyeksi perkembangan masa kini.
Terpopuler
Now Trending
