UMP DKI Rp 2,2 Juta

Kompas.com - 21/11/2012, 02:54 WIB
Editor

Unsur pengusaha belum menentukan sikap atas penetapan UMP itu. ”Kami menunggu peraturan gubernur secara resmi,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

”UMP setiap tahun akan naik. Kalau tahun 2013 naik 43,8 persen, lalu tahun 2014 bisa naik berapa lagi? Lalu tahun 2015, 2016? Ini berbahaya untuk iklim investasi kalau tidak dikendalikan,” ujar Sarman.

Sarman menambahkan, besaran UMP 2013 Rp 2.200.000 itu bakal memberatkan usaha kecil menengah yang mayoritas menopang perekonomian Jakarta.

”Jika memang angka itu tidak bisa diubah, kami akan mengkaji nasib pengusaha di Jakarta. Harus ada solusi kalau ada pengusaha yang tidak mampu membayar. Izin penangguhan pembayaran UMP harus dipermudah daripada perusahaan melakukan PHK karyawannya,” kata Sarman.

Sementara itu, buruh menyatakan kecewa karena gubernur menetapkan UMP di bawah angka rekomendasi Dewan Pengupahan.

”Baru kali ini gubernur menetapkan UMP di bawah rekomendasi Dewan Pengupahan. Uang Rp 16.243 itu mungkin bagi pengusaha tidak ada artinya, tapi bagi kami sangat besar artinya,” kata Sekjen Forum Buruh DKI Mohammad Toha.

Menurut Toha, sebelum UMP 2013 dituangkan secara resmi dalam peraturan gubernur, proses masih terus berjalan. Dia tetap berharap pemerintah bisa memenuhi tuntutan buruh untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan besaran 15 persen hingga 50 persen UMP, sesuai dengan sektor masing-masing.

”Kamis nanti kami akan kembali menyampaikan aspirasi ke Balaikota, entah demonstrasi, entah silaturahim,” ujar Toha.

UMK Tangerang masih alot

Proses pembahasan upah minimum kota/kabupaten (UMK) buruh Kota dan Kabupaten Tangerang tahun 2012 masih berlangsung alot hingga Selasa (20/11). Belum ada kata sepakat dari rapat di Disnaker, yang sudah berlangsung dua hari, sejak Senin (19/11).

Juru Bicara Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, usulan buruh Rp 2,8 juta per bulan. Usulan Apindo sesuai KHL, yaitu Rp 1,7 juta per bulan. ”Kalaupun usulan kami dianggap berlebihan, kami sepakat jika disetarakan UMK DKI,” tambah Sunarno. (NDY/FRO/PIN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.