DPRD DKI Belum Puas Kinerja Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari satu bulan sudah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta. Warga Jakarta terkagum-kagum dibuatnya, tetapi tidak dengan DPRD DKI Jakarta.

Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal terkait program-program kerja Gubernur DKI Jakarta itu. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, sedikitnya ada empat hal krusial yang masih menuai tanda tanya besar dari program Jokowi-Basuki.

Empat hal itu adalah program mekanisme hibah 1.000 bus, pembangunan jalan layang non-tol Ciledug-Blok M, sumber dana Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan teknis pelaksanaan program kampung deret.

"Harusnya dijelaskan dong empat program itu detailnya bagaimana," kata Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/12/2012) siang.

Ia memberikan contoh pada pelaksanaan program KJS. Menurutnya, program tersebut masih tak jelas sisi sumber dananya. Begitupun dengan program kampung deret, Jokowi-Basuki belum juga menjelaskan mengenai jumlah, dan lokasi di mana program itu akan dilaksanakan.

"Lihat saja program KJS sumber dananya belum jelas, masih misterius. Kita juga belum dijelaskan di mana dan berapa kampung deret yang akan dibangun," ujarnya.

Belum optimalnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta ini berbuah pada mandeknya pengesahan Rancangan APBD 2013. Sampai hari ini, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum juga disahkan.

Padahal, KUA-PPAS merupakan modal agar APBD tahun depan segera disahkan, mengingat batas akhir pengesahan APBD sudah semakin dekat, yakni pada 20 Desember mendatang.