Pemprov DKI Siap Jelaskan "Ganjalan" DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengesahan anggaran DKI 2013 menuai banyak ganjalan. Pasalnya, ada komunikasi yang tak optimal antara eksekutif dan legislatif terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan jawaban dari seluruh pertanyaan yang diajukan DPRD DKI, baik itu mengenai penyertaan modal pemerintah (PMP) maupun tentang pengembangan busway.

"Sudah kita siapkan, kita nunggu undangan dari DPRD untuk menjelaskan," kata Sarwo saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Sementara itu, untuk teknis pelaksanaan kampung deret, Sarwo mengatakan, pihaknya telah mengantongi data tentang jumlah kampung kumuh yang harus ditata mencapai lebih dari 300 titik. Apabila sempat mencuat isu pembangunan kampung deret akan dilakukan di 100 titik, menurut Sarwo, hal itu belum diputuskan.

"Kalau perlu dispesifikkan penetapan lokasinya nanti kita siapkan. Bisa juga ditetapkan nanti melalui SK Gubernur," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI dan DPRD DKI tengah estafet menggodok skema anggaran 2013. Di tengah mepetnya waktu pengesahan yang jatuh pada 20 Desember nanti, kedua pihak masih saling melempar argumen terkait terkatung-katungnya pembahasan anggaran tersebut.

DPRD DKI menilai pihak eksekutif tidak menjalin komunikasi yang baik, khususnya pada penjelasan di empat program, yakni mekanisme hibah 1.000 bus, sumber dana Kartu Jakarta Sehat (KJS), penataan kampung deret, dan pembangunan jalan layang non-tol di Ciledug-Blok M.