Menkeu: Hati-hati Bangun MRT

JAKART, KOMPAS - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menekankan perlunya prinsip kehati-hatian dalam membangun sejumlah proyek infrastruktur besar di Jakarta. Salah satunya adalah menyangkut proyek mass rapid transit.

”Saya baru bergabung sebagai Menteri Keuangan punya pertanyaan yang sama dengan Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo). Berapa nilai proyeknya (MRT), kok, bisa 42 persen hibah dan sisanya pinjaman murah? Terus, pengembaliannya seperti apa? Akan dibebankan kepada pengguna seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum optimal terjawab,” kata Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa (4/12).

Jika saat ini Joko Widodo mempunyai pertanyaan seperti itu, Agus berpandangan, itu adalah hal baik. Jika seandainya jawabannya tidak bisa diterima akal sehat, Jokowi harus terus menelusuri hingga sampai ada keyakinan pada sebuah struktur pembiayaan yang baik.

Konteks awalnya, menurut Agus, proyek mass rapid transit (MRT) diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selanjutnya, proyek MRT tersebut melibatkan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterlibatan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang akan menandatangani pinjaman luar negeri adalah tahap akhir.

”Tetapi bahwa proyek itu harus layak, tidak terjadi penggelembungan, atau terlalu mahal dan lain-lain, sangat perlu dilihat oleh Pemprov DKI. Dan kalau perlu, Pemprov DKI harus tanya kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Bappenas soal bagaimana cerita awalnya. Karena ini adalah sesuatu yang akan bersama dengan kita selama puluhan tahun,” kata Agus.

Agus mengingatkan, setiap proyek besar harus betul-betul dilakukan melalui proses yang benar dan akuntabel. Ini antara lain menyangkut tender yang transparan dan diikuti pemain-pemain besar, baik domestik maupun internasional, yang masing-masing independen sehingga akan menghasilkan proyek terbaik.

”Jadi misalnya MRT adalah proyek yang penting bagi Jakarta, saya dukung seandainya Pak Jokowi ingin mengetahui secara lebih detail dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana proyek MRT,” kata Agus.

Saat ditanya apakah masih ada ruang untuk perubahan skema pembiayaan jika dianggap perlu, Agus enggan menjawab. Namun, ia menekankan bahwa Jokowi harus berbicara dengan banyak pihak terkait.

Kajian soal pembangunan MRT sudah dilakukan sejak lama. Namun, hingga saat ini Jokowi belum membuat keputusan terkait rencana pembangunan MRT. (LAS)