Basuki: Menolak Pajak "Online", Cabut Izinnya!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pajak online yang diminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mulai dioperasikan pada 2013. Wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak menjadi sasaran utama.

Untuk mempercepat program tersebut, Basuki mempertemukan pihak bank dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pihak bank dipersilakan untuk memilih obyek pajak.

"Semua pajak hotel, restoran, hiburan, semua ditabrak aja semua. Kenapa kita pakai biro hukum? Kenapa kita panggil pariwisata? Siapa pun yang tidak mau setuju, kita anggap mereka mencuri. Kita tutup izinnya, tegas," kata Basuki dalam rapat teknis pelaksanaan pajak online.

Hal ini bisa dilihat di video Youtube "04 Des 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Rapat teknis pelaksanaan Pajak Online".

Menurut Basuki, sistem online yang menggunakan perantara bank tidak akan membongkar rahasia nasabah. Sebab, pajak online malah mempermudah wajib pajak membayar pajaknya.

"Saya yakin semua pengusaha di Jakarta pasti punya rekening bank, yang kecil mana pun. Nah kita cuma menawarkan mereka untuk meng-online-kan dia. Kalau dia enggak mau, nih orang etikanya enggak baik," kata Basuki.

"Tidak mau membantu kami Pemprov DKI. Jadi cabut aja izinnya Bu, kasih surat. Sederhana sekali cabut izinnya. Jadi siapa pun pengusaha di Jakarta, tidak mau membayar pajak, tidak mau online dengan bank, cabut izinnya," tutur dia lagi.

Namun, kata Basuki, Dinas Pelayanan Pajak juga harus memilih mana-mana saja restotan yang layak dikenakan pajak atau tidak. Restoran yang besar yang wajib dikenakan pajak.

"Ada 10.141 obyek pajak, bank silakan bagi," ujarnya.

Basuki menjelaskan bagaimana sistem online ini bekerja. Mesin penerima pembayaran dari perusahaan akan terkoneksi dengan bank. Misalnya pendapatan sebuah hotel 100, maka 10 persen dari pendapatan tinggal didebet oleh bank dan dikirimkan ke Bank DKI.

"Nanti kalau ada yang enggak mau kasih, suudzon (berprasangka buruk) aja sudah, bahwa niatnya enggak benar. Kalau niatnya enggak benar, kita cari biro hukum, mana yang enggak benar, kelemahannya kita cari. Kalau tidak, PU kita suruh gali di depan bangunannya. Kalau mereka main preman, kita main preman juga," kata Basuki.

Program ini rencananya akan mulai diuji coba Desember ini. Awal Januari 2013, sistem sudah bisa dievaluasi.