Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Minta Jokowi Evaluasi Proyek MRT

Kompas.com - 12/12/2012, 16:20 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengevaluasi proyek mass rapid transit (MRT) karena masih ada tidak kesepahaman. Ketidaksepahaman ini khususnya dalam hal komposisi pembiayaan proyek antara pemda dan pemerintah pusat.

Jokowi meminta Pemprov DKI Jakarta mendapat komposisi pembiayaan 30 persen, sedangkan pemerintah pusat mendapat beban 70 persen dalam membangun MRT. "Soal komposisi itu tidak bisa diubah. Tapi kami akan terus diskusi dengan Pak Gubernur," kata Agus saat ditemui di acara Ikatan Bankir Indonesia Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Menurut Agus, pihak Kementerian Keuangan memang sepakat dalam hal harga tiket MRT. Sampai saat ini, harga tiket MRT sudah dipatok Rp 38.000. Agus dan Jokowi sepakat bahwa harga tiket tersebut dianggap terlalu mahal sehingga memberatkan masyarakat. "Kalau soal tiket, saya sepakat bahwa harga tiket itu terlalu mahal," ujarnya.

Namun, Agus mengingatkan bahwa proyek MRT harus dilihat lagi dalam hal biaya proyek, apakah sudah wajar atau belum, apakah memadai atau tidak. Selain itu, proyek MRT juga harus dilihat dari pembangunannya, apakah akan dibuat di atas jalan layang atau di bawah tanah. "Soalnya biaya ini ujung-ujungnya juga ditanggung oleh masyarakat," katanya.

Sekadar catatan, dalam kunjungannya ke Kementerian Keuangan awal Desember 2012 lalu, Pemprov DKI ingin biaya komposisi membangun MRT sebanyak 58 persen, sedangkan pemerintah pusat mendapat beban 42 persen. Jokowi pun menilai komposisi pembiayaan tersebut sangat membebani Pemprov DKI.

"Kami minta agar investasi yang ada kemarin posisinya 42-58 (42 persen pemerintah pusat dan 58 persen Pemprov DKI). Sebesar 58 persen ada di Pemprov DKI dan kami minta agar pemerintah pusat yang besar, biasanya begitu," kata Jokowi.

Rencananya MRT akan dibangun dengan bantuan patungan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini Pemprov DKI masih terbebani dengan komposisi pembiayaan karena akan memengaruhi biaya subsidi tiket.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com