Program Rumah Bersubsidi Tak Juga Bikin "Happy"....

KOMPAS.com — Program kredit pemilikan rumah (KPR) skema fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan (FLPP) yang disalurkan Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera belum mengalami kemajuan signifikan. Tahun ini, realisasi target penyaluran KPR FLPP masih jauh dari kata tercapai.

Tercatat, dari target 132.500 rumah tapak, yang baru terealisasi 44 persen atau sebanyak 59.107 unit. Sementara itu, target rumah susun dari 500 hanya terealisasi 5 unit atau 1 persen.

Sebelumnya, Kemenpera merasa optimistis, KPR dengan skema FLPP pada 2012 ini akan mencapai target 133.000 rumah. Nyatanya, hingga September lalu, capaian target tersebut masih jauh dari harapan, yaitu baru sekitar 22.000 rumah tapak.

Pada diskusi Pencapaian, Evaluasi, dan Proyeksi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Puncak, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (7/12/2012) lalu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, mengungkapkan bahwa program FLPP masih menemui beberapa kendala sehingga menyebabkan menurunnya jumlah akad kredit KPR FLPP tahun ini.

"Uang muka masih terlalu besar, yaitu 10 persen. Biaya produksi juga naik seiring melambungnya harga-harga material bangunan, ditambah suplai untuk pasokan bagi hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini masih ringkih (kurang)," ujar Sri.

"Kendala lain yang utama adalah investor, yaitu bank pelaksana yang saat ini masih didominasi BTN. Partisipasi bank masih kecil," tambahnya.

Inkonsistensi kebijakan
Memang muncul harapan besar bahwa persoalan backlog atau angka kekurangan perumahan dapat diatasi dengan diluncurkannya program KPR FLPP ini oleh Kemenpera. Tercatat hingga 2012, backlog perumahan di Indonesia mencapai sekitar 13,6 juta rumah dan FLPP terbukti belum menjawab persoalan.

Namun, sejumlah pihak malah meragukan KPR FLPP bisa mengatasi persoalan perumahan nasional, terutama jika tidak dilandasi komitmen tinggi dari Kemenpera sebagai pemilik program ini. Hal terpenting menjadi sorotan adalah kritik pedas publik terhadap kinerja Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang dinilai inkonsisten dalam mengeluarkan kebijakan rumah bersubsidi ini.

Berdasarkan catatan Kompas.com, inkonsistensi Menpera Djan Faridz sangat nyata terlihat dari revisi target penyaluran rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Revisi pertama dilakukan Menpera pada awal Februari 2012, setelah sebelumnya program rumah subsidi mandek selama satu bulan. Ia merevisi target penyaluran rumah subsidi dengan FLPP dari 177.800 rumah menjadi 219.500 rumah.

Pada April 2012, Djan Faridz kembali merevisi target penyaluran menjadi 600.000 rumah. Komposisinya adalah 200.000 rumah untuk PNS, 200.000 rumah untuk karyawan swasta, 200.000 rumah untuk non-PNS dan non-karyawan swasta.

Revisi ketiga dilakukan Menpera pada Juni 2012, yakni dengan target 240.000 unit. Target baru ini terdiri dari 239.000 rumah sejahtera tapak dan 1.000 rumah sejahtera susun. Memasuki Juli 2012, rupanya revisi target rumah subsidi terjadi lagi menjadi 189.166 rumah.

Selain tidak konsisten karena kebijakannya sering berubah-ubah, kebijakan Menpera seolah hanya trial and error, yang dibuat secara coba-coba untuk dilihat seperti apa pelaksanaannya, kemudian dalam waktu dekat direvisi kembali.

Peraturan Kemenpera yang berubah-ubah ini bisa dilihat ketika Menpera Djan Faridz mengubah skema FLPP lewat Peraturan Menteri Perumahan (Permenpera) nomor 3 dan 4 tahun 2012, dengan kondisi tingkat suku bunga menjadi 7,25 persen dari sebelumnya 8,15 persen, harga rumah subsidi Rp 70 juta, jangka waktu pinjaman 15 tahun, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 1 persen, dan uang muka 10 persen dari harga rumah. Menurut ketentuan Permenpera ini, tercantum harga rumah Rp 70 juta untuk tipe minimal rumah 36 meter persegi.

Ketentuan itu sontak ditentang para pengembang, khususnya pembangun rumah subsidi. Hal tersebut karena harga rumah subsidi Rp 70 juta dipukul rata untuk seluruh Indonesia, serta ketetapan luasan tipe rumah 36 meter persegi tidak memiliki dasar yang tepat.

Akibatnya memang serius. Pembangunan rumah subisidi tersendat. Pengembang pun mengalami kesulitan membangun, dan berujung penyerapan KPR FLPP masih sedikit.