Program Rumah Bersubsidi Tak Juga Bikin "Happy"....

Saat itu, berdasarkan data Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP), penyaluran rumah subsidi per akhir Juni 2012 baru terealisasi 12.825 unit dari target sebanyak 189.166 rumah.

Melihat sedikitnya penyaluran, Menpera mengeluarkan Permenpera Nomor 7 dan 8 Tahun 2012 sebagai perubahan Permenpera Nomor 3 dan 4 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan FLPP. Di sisi lain, aturan rumah tipe 36 pun akhirnya digugat para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (3/10/2012) lalu, secara tegas membatalkan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur luas lantai rumah minimal 36 meter persegi. Akibatnya bisa ditebak, peraturan yang telah dibuat itu pun berubah lagi.

Pencitraan
Kegagalan mencapai target pada 2012 ini sepertinya tidak dijadikan evaluasi oleh Kemenpera. Akibatnya, sejumlah pihak meragukan kinerja Kemenpera, yang pada 2013 menargetkan bisa menyalurkan dana FLPP untuk 350.000 rumah dengan total anggaran Rp 2,7 triliun.

Keraguan itu muncul dari beragam aspek yang sebetulnya masih sama dengan kendala tahun ini, yaitu besaran uang muka, mahalnya biaya produksi seiring naiknya harga material bangunan, sedikitnya pasokan hunian untuk MBR, serta masih minimnya keterlibatan bank penyelenggara pembiayaan rumah bersubsidi ini.

"Kemungkinan untuk tahun depan (2013), kami memproyeksikan hanya sekitar 180.000 rumah," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo pada awal Desember lalu.

Menurut Sri, jumlah tersebut realistis dengan upaya yang dikerjakan secara standar dan dengan memperhitungkan beragam faktor seperti aspek dinamika suplai dan permintaan di sektor perumahan. Ia mengakui, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, maka pada 2013 ini Kemenpera harus dapat menyediakan pembiayaan perumahan hingga 350.000 unit untuk perumahan MBR. Itulah "utang" Kemenpera, yang bila sesuai RPJM adalah sebesar 350.000 rumah.

Menurut data RPJM, sasaran pembiayaan perumahan untuk MBR secara berturut-turut adalah 91.610 unit untuk 2010, sebanyak 109.592 unit untuk 2011, 133.000 unit untuk 2012, 350.000 unit untuk 2013, dan 665.798 unit untuk 2014. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah total sasaran pembiayaan perumahan MBR sesuai RPJM Nasional tahun 2010-2014 adalah sebesar 1.350.000 rumah.

Namun, di luar itu semua, hal lebih penting yang justru harus dievaluasi oleh Kemenpera adalah ketegasan menjalankan program ini. Sejumlah pihak meminta Kemenpera harus membuat statement yang bisa menegaskan bahwa skema KPR FLPP untuk MBR tidak lagi berubah-ubah atau "on" dan "off" secara tiba-tiba di tengah jalan. Target membangun 350.000 rumah dengan skema FLPP tersebut sulit tercapai tanpa kontrol dan konsistensi pelaksanaan kebijakannya.

Pernyataan Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, misalnya. Dalam sebuah diskusi dengan wartawan, Iqbal mengatakan, kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini memang sangat baik dan membuat semua pengembang tengah mengalami masa keemasan bisnisnya.

"Lalu, kenapa KPR FLPP tidak lancar? Ternyata, persoalan utamanya adalah keraguan pengembang bahwa program ini konsisten atau on-off lagi seperti yang sudah-sudah," kata Iqbal.

"Pengembang takut program ini tiba-tiba dihentikan lagi atau tidak. Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Kemenpera, harus membuat statement tidak akan ada lagi perubahan di tengah jalan. Intinya, ini mutlak soal trust," tambahnya.

Ketua APERSI Eddy Ganefo pun sependapat dengan Iqbal. Menurut dia, KPR skema FLPP sudah baik karena aturannya sudah bagus sebab selama ini terus dikritisi banyak pihak. Hanya, peran Kemenpera untuk memberikan perhatian masih dirasakan minim. Eddy merasa, pemerintah tidak merangkul pengembang rumah untuk MBR ini.

"Tahun depan targetnya 350.000 rumah dengan anggaran Rp 2,7 triliun. Buat saya itu aneh. Itu hitungannya dari mana? Saya kira, jangan sampai FLPP ini cuma menjadi pencitraan. Kemenpera harus duduk bersama lagi dengan kami pengembang dan perbankan," kata Eddy.