Kala Alam Tidak Lagi Berpihak

Melihat fakta-fakta itu, sejak Februari 2012, BPBD Jawa Barat menetapkan Jawa Barat siaga darurat longsor dan banjir. BPBD menyiagakan dan menyiapkan segala kebutuhan, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, logistik, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya siaga darurat bencana banjir dan longsor, tidak dibenarkan adanya petugas kebencanaan di kabupaten dan kota tidak siap karena semua telah dibekali. Selain para petugas kebencanaan, pihak BPBD pun dibantu sekitar 10.000 sukarelawan yang siap siaga jika terjadi bencana. Dalam penanganan bencana, pihaknya mengutamakan bagaimana meminimalkan terjadinya korban jiwa ataupun harta.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kerusakan alam di Jawa Barat semakin parah. Kondisi geografis berkontur pegunungan semestinya menjadi berkah bagi 45 juta jiwa penduduk yang mayoritas petani. Sayangnya, hal ini tidak mampu dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Akibatnya, alam tak lagi berpihak, anugerah pun berubah menjadi musibah.

Pola pembangunan yang cenderung terfokus di perkotaan berdampak buruk pada perkembangan desa. Arus urbanisasi seiring sejalan dengan alih fungsi lahan besar-besaran. Akibatnya, lahan pertanian menyempit terdesak bangunan pabrik dan hutan lindung berubah menjadi ”hutan beton”, vila, permukiman, dan lahan pertanian.

Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat Entang Sastraatmadja mencatat, di Jawa Barat, tidak kurang dari 4.000 hektar sawah setiap tahun beralih fungsi. Benar-benar menyedihkan karena alih fungsi itu ditempuh dengan rekayasa tertentu yang mengubah lahan sawah irigasi teknis menjadi kawasan beton.

”Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa ada kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi lahan, Jawa Barat tidak tertolong,” ujar mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dalam dialog ”Membangun Jawa Barat dari Desa” di Pusat Kajian dan Pemberdayaan Desa, akhir November.

Revitalisasi lahan

Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Dede Mariana memandang perlu pembenahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Terutama dalam kebijakan pembangunan yang prolingkungan dan tidak terfokus hanya pada perkotaan.

Secara angka, Jawa Barat disangga oleh hampir 6.000 desa. Dengan demikian, jika pembangunan menafikan desa, Jawa Barat akan mengalami kemunduran. Untuk itu, pemerintah Jawa Barat kini dan ke depan harus memfokuskan pembangunan di wilayah pedesaan.

Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah melakukan revitalisasi lahan, yakni mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya. Apabila diperlukan, pemerintah melakukan pembebasan terhadap lahan yang dikuasai swasta/masyarakat dan memiliki fungsi strategis untuk keseimbangan alam.