Pergub Parkir Peninggalan Foke Bermasalah, Jokowi Disomasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diwakili oleh David ML Tobing, SH, Rabu (2/1/2013), menggugat Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Gugatan ini berawal dari tidak adanya keputusan DPRD tentang persetujuan menaikkan tarif parkir untuk umum di luar badan jalan, yang tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan.

Pergub Parkir yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo, sehari sebelum Pemilukada Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 tersebut tidak didasari persetujuan oleh semua anggota DPRD.

Padahal, pada dasarnya, setiap penetapan tarif parkir baru atau kenaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh gubernur harus mendapat persetujuan dari semua anggota DPRD terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran.

"Penentuan besaran adalah wewenang gubernur, tapi harus disetujui oleh DPRD melalui putusan paripurna," ujar David.

Selaku penggugat, David telah mensomasi tergugat I (Gubernur DKI) yang ditembuskan kepada tergugat II (DPRD DKI) dengan surat nomor 007/DT-FC/LPKSM/L/XI/2012 perihal somasi untuk mencabut peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan dan menunda kenaikan tarif parkir hingga ada persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Melalui surat tersebut juga, penggugat meminta kepada tergugat I untuk segera mencabut Pergub Parkir dan kembali menerapkan tarif parkir lama yang diatur dalam KepGub No. 48/2004 serta menunda kenaikan tarif parkir sebelum adanya persetujuan tergugat II.

Apabila Pergub Parkir ini tidak dicabut dalam kurun waktu 30 hari sejak somasi diajukan, penggugat akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada tergugat I.

Gugatan ini dimaksudkan agar Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menyalahi prosedur hukum dalam menerbitkan peraturan gubernur yang dalam hal ini harus sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan daerah.

Gugatan ini juga bertujuan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terjebak terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh gubernur terdahulu.