Menkeu Baru Cairkan Dana Rp 10 Miliar untuk MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dana untuk proyek mass rapid transit (MRT) yang baru terealisasi masih di bawah Rp 10 miliar. Padahal, anggaran untuk MRT pada tahun lalu mencapai Rp 1,5 triliun.

"Setahu saya, tersedia anggaran untuk MRT itu cukup besar, sampai Rp 1 triliun lebih. Saya lupa detailnya berapa, tapi yang dicairkan baru sedikit sekali. Yang baru terealisir baru di bawah Rp 10 miliar buat MRT ini," kata Agus di Melawai, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2013).

Realisasi dana yang kurang dari Rp 10 miliar itu, kata Agus, digunakan untuk perencanaan MRT. Agus mengaku tidak tahu mengenai penggunaan anggaran tersebut untuk MRT karena hal itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atau Kementerian Perhubungan.

"Mungkin kaitannya dengan kontrak yang belum dimenangkan oleh salah satu kontraktor dan pekerjaan yang sampai saat ini masih belum ada progresnya. Tapi secara umum yang mungkin kita perhatikan adalah sudah tersedia anggaran, tapi belum terealisir," ujar Agus.

Agus mengatakan, realisasi anggaran MRT ini tidak besar karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin mengaji kembali mekanisme pembayaran biaya proyek MRT, termasuk sharing investment antara pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta. Jokowi meminta agar pemerintah pusat mau mengubah skema pembiayaan proyek MRT. Jokowi ingin 60 persen dari total investasi MRT ditanggung pemerintah pusat, sementara 40 persen ditanggung Pemprov DKI.

"Saya rasa mungkin sudah ada rencana ditender, tapi belum ditindaklanjuti. Mungkin itu penyebabnya. Tapi yang kita tahu Pak Jokowi kan masih ingin mengaji terkait dengan project cost-nya. Sebenarnya dari 2005 sudah diputuskan bahwa 42 persen ditanggung pemerintah pusat dalam bentuk hibah dan 58 persen dalam bentuk pinjaman lunak. Tapi Pak Jokowi melihat ini perlu di-review kembali. Nah, itu yang memerlukan prosedur dan waktu," kata Agus.

Dengan renegosiasi yang ditawarkan Jokowi, Agus juga mengaku sangat memahami kondisi yang dialami oleh Pemprov DKI. Terlebih selain harus membayar pinjaman kepada JICA, Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi tiket kepada para calon penumpang MRT.

"Kita selalu positif untuk pembangunan. Sampai sekarang, belum bisa disampaikan bagaimana keputusannya, tetapi kondisi yang ada di DKI dapat dipahami. Nanti kita akan berikan responsnya antara tanggal 15 atau 21 Januari 2013," kata Agus.

Koordinasi pun telah dilakukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas permintaannya untuk mengubah skema pembayaran utang. "Sudah dibicarakan dengan Pak Jokowi dan pemerintah pusat di bawah Menko Perekonomian akan melakukan koordinasi. Nanti kita berikan respons," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait renegosiasinya tersebut. Ia akan menunggu pada 15 Januari 2013 atau paling tidak hingga 21 Januari 2013 seperti yang dijanjikan oleh Agus.