Jokowi: Evaluasi Bangunan

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Minggu (20/1), kecewa terhadap lambannya informasi yang ia terima terkait korban di Plaza UOB Jalan MH Thamrin. Akibatnya, penanganannya pun menjadi terlambat. Padahal, penyelamatan korban seharusnya diprioritaskan.

”Saya baru mendengar ada korban di dalam gedung itu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seharusnya informasi bisa cepat masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana,” tutur Gubernur DKI Joko Widodo.

Kemarin, Jokowi melihat proses penyedotan air di bawah tanah Plaza UOB. Air sedotan dari basemen gedung ini dibuang ke Jalan MH Thamrin. Akibatnya, sebagian ruas jalan di sisi timur tergenang.

Ketika di area gedung itu, Jokowi mengaku berencana mengevaluasi semua sistem drainase gedung pencakar langit Jakarta. Menurut dia, jumlah korban dapat dihindari jika gedung memiliki sistem drainase yang baik. Adapun teknis pemeriksaan tersebut hendak dilakukan ketika banjir surut.

”Semua gedung nanti kami akan atur,” katanya, seusai memeriksa kondisi Plaza UOB.

Langgar UU

Praktisi perlindungan konsumen dan publik David Tobing, Minggu malam kemarin saat dihubungi, mengatakan, ada dugaan pelanggaran undang-undang konstruksi dalam kasus tewasnya dua orang di basemen Plaza UOB.

”Gedung yang berdekatan dengannya tidak mengalami hal serupa. Ini bisa jadi dasar dugaan, ada yang salah dalam gedung yang basemennya terendam,” kata David.

Selain itu, lanjut David, seperti yang telah banyak diberitakan di sejumlah media massa, gedung itu pada 22 Desember 2012 juga tergenang di bagian basemennya meskipun tidak separah saat ini.

Menurut David, karena Plaza UOB adalah milik swasta, yang berhak dan wajib mengusut tuntas adalah pemerintah daerah setempat serta kepolisian. Pihak keluarga berhak mengajukan tuntutan hukum. Ada kemungkinan pelanggaran mulai dari rancangan hingga pembangunan serta pengelolaan gedung sehari-hari.