Menkeu Minta Studi Kelayakan MRT sampai Kota Tua

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat studi kelayakan tentang pembangunan mass rapid transport (MRT) sampai ke Kota Tua. Saat ini, rencana pembangunan MRT hanya sebatas Dukuh Atas.

"Jadi, kalau seandainya MRT tidak sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI), tapi terus sampai ke Kota, termasuk barat ke timur. Kita harap ada studi kelayakan yang baik untuk dijadikan pegangan," kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Sampai saat ini, pemerintah memang baru memutuskan skema pembagian beban pengembalian pinjaman untuk proyek MRT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen.

Agus juga mengingatkan kepada Jokowi bahwa rencana perubahan beban pengembalian pinjaman yang semula 58:42 ini agar Pemprov DKI Jakarta bisa menyusun ulang kelayakan usaha proyek MRT tersebut. "Ini dilakukan agar betul-betul bisa ada dampaknya baik ke pemda, pemerintah maupun calon-calon pengguna," tambahnya.

Berdasarkan dokumen proyek MRT sebelumnya (2005), dokumen tersebut hanya berisi permintaan pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA), kelayakan usaha dengan kondisi terkini, hingga kemampuan dan kemauan membayar calon pelanggan.

"Jadi, itu juga harus masuk dalam studi itu. Setelah selesai diberikan skema pembagian, harus tetap dilanjutkan dengan studi kelayakan yang baik," tambahnya.

Sebenarnya, skema baru itu tidak mengakomodasi permintaan Jokowi yang semula meminta pembagian beban menjadi 60 persen pemerintah pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta. Jokowi akan bertemu Wakil Presiden Boediono untuk membahas soal percepatan proyek MRT tersebut.