APBD DKI 2013 Disahkan dengan Catatan Kritis

Jakarta, Kompas - Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2013 akhirnya diketok oleh DPRD menjadi Perda APBD 2013. Akan tetapi, pengesahan itu dilakukan dengan 17 catatan kritis.

Catatan tersebut antara lain tentang proses musyawarah rencana pembangunan sampai pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI. ”Pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar perlu dikontrol, khususnya dalam penggunaan anggarannya,” tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Senin (28/1).

Catatan penting berikutnya yang disampaikan Badan Anggaran adalah penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Padahal, RPJMD itu merupakan alat kontrol semua pihak, termasuk legislatif, terhadap kinerja eksekutif.

”Dalam rangka mengakomodasi program unggulan pemerintah, penyusunan RPJMD 2012-2017 sebaiknya segera direalisasikan,” kata Lulung.

APBD DKI tahun 2013 disahkan dengan nilai Rp 49,979 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 41,3 triliun. APBD DKI tahun 2013 terdiri dari Rp 41,525 triliun pendapatan daerah, Rp 45,576 triliun belanja daerah, Rp 4,050 triliun pembiayaan daerah, Rp 8,454 triliun penerimaan pembiayaan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2012 Rp 8,344 triliun, pinjaman Bank Dunia Rp 110 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,403 triliun.

Penetapan APBD itu, tutur Lulung, berdasarkan perkembangan ekonomi makro triwulan kedua tahun 2012 dan proyeksi ekonomi tahun 2013. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan 6,8 persen sampai 7 persen, inflasi tahun 2013 mencapai 5 sampai 6 persen, dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 9.300 per 1 dollar AS

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani belum dapat memberikan penjelasan rinci mengenai komposisi anggaran sebab masih ada sejumlah mata anggaran yang disesuaikan sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

”Nanti sore saya sampaikan. Tunggu kami masih menyelesaikan beberapa mata anggaran,” kata Sarwo.

Namun, hingga Senin malam, Kompas tidak berhasil menghubungi Sarwo.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, menyampaikan, komposisi anggaran saat ini didominasi program transportasi, penanganan banjir, dan penataan permukiman.

Beberapa mata anggaran mengenai program penataan permukiman Rp 1,2 triliun, penanganan banjir Rp 1,5 triliun, dan bidang transportasi sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini belum termasuk anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk program yang sama.

Saat sidang berlangsung, anggota DPRD, Sahrianta Tarigan dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera, menginterupsi pimpinan sidang. Dia meminta agar sebelum pengesahan APBD, Gubernur Joko Widodo menjelaskan keterlambatan pengesahan APBD DKI 2013 kepada publik. Keterlambatan itu bukan disebabkan kinerja DPRD yang lambat. Namun, sepanjang sidang, penjelasan tersebut tidak dilakukan Gubernur.

Jokowi mengapresiasi pengesahan APBD tahun ini. Pengesahan ini melalui perdebatan alot sebab eksekutif mengubah kebijakan umum anggaran yang pernah diajukan Fauzi Bowo. Pasangan Jokowi-Basuki yang memenangi pemilu kepala daerah akhir tahun lalu mengubah beberapa program unggulan.

Jokowi bertekad memperkecil jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada tahun anggaran 2013, setidaknya lebih kecil dibandingkan dengan silpa pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 8,3 triliun. Jokowi yakin penyerapan anggaran bisa lebih baik tahun ini. Setelah disahkan, eksekutif akan menyerahkan dokumen itu ke Menteri Dalam Negeri untuk dikoreksi.

Harusnya lebih

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi berpendapat, alokasi anggaran sampai sebesar Rp 49,9 triliun masih terlalu sedikit untuk ukuran Ibu Kota. Sebab, pajak restoran dan hotel belum masuk sistem online. APBD tersebut disahkan berdasarkan asumsi pendapatan di lapangan. APBD DKI tahun 2013 banyak dipengaruhi besarnya silpa tahun 2012.

”Ini indikasi banyak program tidak berjalan karena perencanaan banyak salah sehingga tidak terlaksana,” katanya.

Uchok mengajak seluruh unsur warga turut mengawasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Setiap tahun, katanya, pembelian obat selalu dilaksanakan, sementara stok dan pengadaan obat belum pernah dijelaskan secara transparan.

Tahun ini, dia meminta gubernur dan wakil gubernur fokus mengatasi persoalan macet dan banjir, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta.

Sementara program unggulan secara umum baru tergambar dalam kebijakan umum anggaran. Seharusnya secara detail program unggulan tercantum dalam RPJMD. ”Pengesahan ini sudah benar sebab akan memudahkan pelayanan publik walau belum ada RPJMD,” katanya. (NDY)